Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Anggota Tim pemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Arif Budimanta menyetujui apabila lembaga penelitian yang melakukan penghitungan cepat (
quick count
) dalam pemilihan presiden dilakukan audit.
Menurut Arif, audit merupakan bagian dari proses pendidikan politik. "Bagian dari sebuah proses untuk meningkatkan kualitas dan pertanggungjawaban kepada publik," kata Arif dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu 12 Juli 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menurut Arif, audit merupakan bagian dari proses pendidikan politik. "Bagian dari sebuah proses untuk meningkatkan kualitas dan pertanggungjawaban kepada publik," kata Arif dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu 12 Juli 2014.
Dia menyarakan, audit sebaiknya dilakukan sebelum Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil penghitungan suara pada 22 Juli 2014. Hasil audit itu juga harus dipublikasikan agar masyarakat dapat mengetahui.
Menurut Arif, dengan adanya audit, dapat diketahui apakah lembaga penelitian itu telah melakukan penelitian sesuai dengan koridornya.
Juru Bicara Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Tantowi Yahya turut mendukung lembaga penelitian untuk diaudit. Menurut Tantowi, audit harus dilakukan menyeluruh, termasuk mengenai metodologi yang digunakan, sebaran penelitian, siapa saja yang melakukan, termasuk juga faktor dana.
Dia mengungkapkan, faktor pendanaan sebuat lembaga survei penting untuk mengetahui apakah lembaga tersebut berafiliasi dengan kandidat tertentu. "Karena dana bisa merusak semua," ujar dia.
Tantowi sendiri menyarankan agar KPU melakukan regulasi terkait penghitungan cepat lembaga survei. Supaya, kebingungan di masyarakat akibat adanya perbedaan hasil penghitungan cepat pemilihan pilpres dapat dihindarkan.
"Kami tidak haramkan lembaga survei
quick count
, tetapi harus ada pengaturan, supaya rakyat tenang," ujar Tantowi. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dia menyarakan, audit sebaiknya dilakukan sebelum Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil penghitungan suara pada 22 Juli 2014. Hasil audit itu juga harus dipublikasikan agar masyarakat dapat mengetahui.
