- Antara/ Rosa Panggabean
VIVANews - Perbedaan hasil quick count (penghitungan cepat) lembaga-lembaga survei saat pemilihan presiden 9 juli 2014 kemarin, membuat dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden menjadi saling klaim.
Kondisi ini membuat polemik dan kebingungan masyarakat. Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari menilai, perbedaan ini karena adanya lembaga bermasalah.
"Ada ciri-ciri lembaga bermasalah. Pertama, pelaku tidak memahami metode sampling dengan baik, sehingga sampel tidak representatif terhadap populasi," kata dia, saat ditemui di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu 12 Juli 2014.
Kedua, menurutnya, lembaga pelaku quick count tersebut tidak memahami metode sampling dan pelaksanaan teknis berantakan. Ini menyebabkan data di lapangan tidak akurat, sehingga data yang masuk sistem mengalami gangguan.
Ketiga, kata dia, lembaga pelaksana tidak memahami metodologi dan tidak turun ke lapangan. Lembaga ini, dinilainya tidak punya kerangka sampel tempat pemungutan suara (TPS), sehingga tidak punya pusat data.
"Sehingga, data yang disampaikan pada publik bukan dari lapangan, tetapi data ngarang alias data fiktif," paparnya.
Ciri terakhir pelaku quick count bermasalah, menurut Qodari, adalah pelaku memahami metodologi, memahami teknis pelaksanaan tapi hasil yang muncul di lapangan diubah atau diutak atik sesuai dengan keinginan.
"Saya sepakat untuk dilakukan audit terhadap lembaga survei, namun jangan audit dipaksakan. Audit biar di jalan ilmiah. Sebab, bila sampai ke teknis akan sangat lama. Misal, kita harus cek TPS di Kapuas Hulu. Itu perjalanan saja bisa dua hari dari Ibu kota terdekat," jelasnya. (asp)
Pencalonan Pilgub Jabar, Dedi Mulyadi: Jangankan Maju, Mundur Saja Siap
Soal Pencalonan Pilgub Jabar, Dedi Mulyadi : Jangankan Maju, Mundur Saja Siap
