Peserta Mukernas Berhak Minta Muktamar PPP Dipercepat

Mukernas PPP
Sumber :
  • VIVAnews/Syahrul Ansyari
VIVAnews
Daftar Mobil Hybrid Paling Laku di Indonesia Februari 2024
- Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan perserta Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP memiliki hak untuk meminta muktamar dipercepat. Menurutnya islah di internal partainya tidak ada kaitannya dengan muktamar.

Istana: Isu Jokowi Masuk Bursa Calon Ketua Umum Partai Golkar itu Urusan Internal

"Ini dua hal yang berbeda karena peserta mukernas mempunyai hak untuk meminta muktamar dipercepat," kata Lukman di area Mukernas, Bogor, Kamis 24 April 2014.
Barista Wanita Dianiaya OTK di Jaksel, Muka Ditonjok-Leher Dicekik


Lukman membantah bahwa dengan memformalkan islah dalam rapat pleno sama artinya dengan upaya mengakali fatwa dari Ketua Majelis  Syariah PPP, Maimoen Zubair (Mbah Moen). Karena sebelumnya Mbah Moen telah mengeluarkan fatwa adanya islah tanpa syarat dari seluruh pihak dan semua pihak di depan Mbah Moen sudah sepakat menerima islah tanpa syarat dalam pertemuan sebelumnya.

“Islah artinya ketum, sekjen dan semua pihak yang sebelumnya sudah dipecat serta masing-masing pihak yang bertikai kembali ke posisi semula. Ini tidak bertentangan dengan fatwa Mbah Moen" kata Lukman.


Argumen untuk Muktamar Dipercepat


Menurut Lukman, bagi yang menginginkan muktamar dipercepat maka harus dibarengi oleh argumentasi baru. Masing-masing pihak harus bisa menjelaskan dan beradu argumentasi  mengenai keinginan mereka terkait muktamar. Pihak yang menginginkan percepatan muktamar harus bisa memberikan alasan dan urgensi mengapa muktamar harus dipercepat.


”Alasan yang diajukan juga jangan lagi karena kehadiran SDA (Suryadharma Ali-red) dalam kampanye Gerindra di GBK (Gelora Bung Karno-red), jangan gunakan lagi pelanggaran-pelanggaran AD/ART karena itu sudah lewat dan sudah diislahkan," ujarnya.


Lukman mengatakan jika hendak mendorong muktamar dipercepat maka harus mencari argumentasi lain. Karena jika masih menggunakan alasan-alasan yang sama, maka sama artinya tidak ada islah dan fatwa Mbah Moen tidak diindahkan.


“Kalau masalah masih adanya jabatan plt ketum itu bukan karena tidak menghargai keputusan Mbah Moen. Semangatnya kan ingin agar islah ini memiliki legalitas dan dijabarkan kepada peserta rapat pleno," ujarnya.


Menurut dia, kalau rapat pleno sudah menerima kan islah sah secara formal meski sebelumnya secara informal sudah dilakukan.Dengan demikian pleno menurutnya dapat mencabut resmi jabatan plt ketum dan jabatan-jabatan lainnya dari pihak penyelenggara mukernas ini.


Keterangan resmi yang disampaikan Sekjen PPP Romahurmuziy usai pembukaan Mukernas kemarin, Suryadharma Ali akan direhabilitasi dan dikembalikan jabatannya sebagai ketua umum PPP.


Menurut dia, semangat islah itu adalah fatwa yang harus ditindaklanjuti secara organisatoris untuk merekonsiliasi itu adalah mukernas III. Tidak ada kata lain selain taat.


"Bahwa Mukernas ini akan merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Bp H Suryadharma Ali yang berdasarkan rapimnas I 20 April lalu diberhentikan sementara untuk kembali menjadi ketua umum definitif mengantarkan pencapresan dan muktamar yang nanti akan kita gelar," kata Romi.


Meski tidak hadir, SDA menyatakan menerima hasil mukernas. Hal itu, kata Romi, diungkapkan menteri agama itu saat bertemu dengan fungsionaris partai.


"Saya kira semangat islah itu tidak boleh melihat lisyababihi waliaqibatihi. Tidak melihat sebab-sebabnya dan akibat-akibatnya. Jadi semangat islah ini kita junjung tinggi karena partai ini didirikan dan dijunjung tinggi oleh para ulama," ujarnya.


Apakah setelah ini SDA masih
legitimate
jadi ketua umum dan ada jaminan untuk itu? Menurut Romi, memang tidak ada yang menjamin.


"Tetapi karena partai ini fungsionaris dan para simpatisannya dipimpin oleh para ulama, kami meyakini semangat yang berkembang termasuk ketika kita melakukan pertemuan islah yang diikuti ketua DPW-DPW tadi mengembalikan Pak SDA ke dalam posisinya," katanya.


Soal legitimasi, kata Romi, rancangan tetap yang disiapkan untuk mukernas ini salah satunya adalah memberikan mandat kepada majelis musyawarah partai yang terdiri dari 1 ketua umum, empat wakil ketua umum, 1 sekretaris jenderal, 3 ketua majelis, dan 1 ketua mahkamah partai untuk bertindak secara bersama-sama bersifat kolektif dan kolegial membangun komunikasi politik kepada bakal capres dan cawapres serta partai politik manapun.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya