Sumber :
- Antara/ Ujang Zaelani
VIVAnews - Perdamaian di tubuh Partai Persatuan Pembangunan tampaknya belum menampakkan titik terang. Romahurmuziy mencurigai ajakan islah dari Suryadharma Ali tidak sungguh-sungguh.
Baca Juga :
Rekam Jejak Luar Biasa Raja Aibon Kogila 821 Hari Jadi Komandan Pasukan Tengkorak Kostrad TNI
Senin sore, 21 April 2014, Romi mengaku kaget menerima undangan islah dari kubu Suryadharma Ali bahwa rapat pleno DPP PPP diadakan tanggal 22 April 2014, ditandatangani Ketum Suryadharma Ali dan Isa Muhsin sebagai sekjen. Menurut Romi, dialah Sekjen yang sah.
"Bahwa forum yang diadakan dengan alasan ishlah tersebut dari desainnya tidak diniatkan sebagai ishlah. Karena meletakkan saudara Isa Muhsin sebagai sekjen berarti melegitimasi secara faktual pengambilan keputusan yang inkonstitusional," kata Romi kepada VIVAnews.
Menurutnya, meletakkan SDA sebagai Ketum berarti juga tidak tepat karena yang bersangkutan telah diberhentikan sementara dalam Rapimnas I PPP yang digelar kubunya pada 19-20 April 2014.
Romi menuturkan, DPP PPP telah menyediakan forum konstitusional sebagai arena ishlah pada Rapimnas I yang legitimate menurut AD/ART partai, namun dengan segala upaya SDA tidak hadir.
"DPP PPP sekali lagi mengundang SDA untuk hadir di Mukernas III PPP yang diadakan pada Rabu 23 April 2014 sebagai forum konstitusional yang terakhir agar SDA bisa ruju' ilal haq," ujarnya.
Menurut dia, Mukernas III diadakan 23-24 April di Bogor untuk memutuskan evaluasi dan atau penetapan mitra koalisi PPP pada pilpres 2014 dan evaluasi pemilu 2014, serta islah SDA atau pengukuhan Plt. Ketum Emron Pangkapi sebagai Ketum definitif sesuai ART PPP.
Sebelumnya, Suryadharma Ali selaku ketua umum partai itu memberhentikan sejumlah pengurus partai termasuk Romi dari jabatannya. Menanggapi pemecatan itu, Romi menggalang rapat dengan pengurus DPP lainnya yang memutuskan memberhentikan sementara Suryadharma. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Romi menuturkan, DPP PPP telah menyediakan forum konstitusional sebagai arena ishlah pada Rapimnas I yang legitimate menurut AD/ART partai, namun dengan segala upaya SDA tidak hadir.
