Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Proses pemungutan suara pada 9 April 2014 lalu masih menyisakan banyak masalah. Mulai dari tertukarnya surat suara, adanya surat suara yang sudah tercoblos sampai pada dugaan penggelembungan hasil rekapitulasi. Akibatnya, sebagian daerah harus melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sigit Pamungkas, membantah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), tidak tahu prosedur atau SOP. Sigit mengklaim pihaknya telah memberikan bimbingan teknis kepada mereka mulai dari tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ke bawah.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sigit Pamungkas, membantah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), tidak tahu prosedur atau SOP. Sigit mengklaim pihaknya telah memberikan bimbingan teknis kepada mereka mulai dari tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ke bawah.
"Variabel itu tidak banyak mempengaruhi proses Pemilu. Yang lebih banyak adalah ambisi berlebihan caleg untuk berkuasa. Bersekongkol dengan KPPS yang tidak berintegritas," kata Sigit di kantor KPU, Jakarta, Senin 21 April 2014.
Sigit menegaskan persoalan yang terjadi bukan karena faktor ketidakpahaman. Menurutnya, faktor tersebut relatif kecil.
"Parasitisme antara caleg dan KPPS akhirnya membunuh demokrasi," ujarnya.
Sigit justru 'memuji' kemampuan para oknum caleg tersebut dalam melakukan pendekatan kepada jajarannya di daerah. Dia mengakui mereka memiliki kemampuan yang dahsyat.
"Seperti kasus Lamongan, memang sejak awal (oknum caleg) mengganggu," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Variabel itu tidak banyak mempengaruhi proses Pemilu. Yang lebih banyak adalah ambisi berlebihan caleg untuk berkuasa. Bersekongkol dengan KPPS yang tidak berintegritas," kata Sigit di kantor KPU, Jakarta, Senin 21 April 2014.
