- VIVAnews/Erick Tanjung
VIVAnews - Jelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengalami konflik internal. Para pengurus elitenya saling memecat satu sama lain.
Hal inipun dapat berimbas pada keabsahan atau legitimasi mereka dalam mengusung capres atau cawapres nantinya. Sebagai penyelenggara pemilihan presiden (Pilpres), Komisi Pemilihan Umum (KPU) turut merespons perkembangan ini. Namun KPU lebih memilih menyerahkan sepenuhnya persoalan itu kepada PPP.
"Tidak komentar kalau soal itu. Yang pasti kami tetap ketua umum dan sekretaris jenderal yang memang diakui sesuai dengan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga-red) partai," kata anggota KPU, Ferry Kuria Rizkiyansyah, di kantornya, Senin 21 April 2014.
Sejauh ini, lanjut Ferry, KPU masih mengakui kepengurusan lama PPP dimana Suryadharma Ali menjabat sebagai ketua umum dan dan M Romahurmuziy sebagai sekretaris jenderal. Namun Ferry mengatakan jika komposisi tersebut memang dapat berubah tergantung situasi yang berkembang.
"Segala sesuatunya sangat mungkin terjadi," ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU, Husni Kamil Manik menegaskan syarat untuk pengajuan capres dan cawapres harus ada tanda tangan ketua umum dan sekretaris jenderal yang sah. Aturan tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Seperti diketahui, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP memberhentikan sementara Suryadharma Ali sebagai ketua umum. Posisi Suryadharma lalu digantikan oleh Wakil Ketua Umum PPP, Emron Pangkapi.
Sanksi tersebut berawal dari manuver Suryadharma yang hadir dalam kampanye terbuka Partai Gerindra, beberapa waktu lalu. Politisi yang juga menjabat sebagai Menteri Agama itu juga membawa PPP mendukung Prabowo Subianto sebagai capres tanpa melalui mekanisme pengambilan keputusan partai dan melibatkan seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP). (adi)
Mudik Lebaran 2024 Dinilai Beri Dampak Positif untuk Perekonomian Indonesia
Masyarakat baru saja merayakan Puasa Ramadan dan Lebaran Hari Raya Idul Fitri 2024, pada momen itu mayoritas masyarakat menjalankan tradisi mudik ke kampung halaman. Dari
