Sumber :
- Antara/ Ujang Zaelani
VIVAnews
- Partai Persatuan Pembangunan akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional di kantor DPP PPP, Jakarta, Sabtu 19 April 2014. Rencananya, dalam Rapimnas akan dibahas soal wacana koalisi PPP, serta terkait pelanggaran yang dilakukan Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali.
Namun, Ketua DPP PPP, Epyardi Asda, menilai Rapimnas yang akan digelar itu ilegal atau tidak resmi. "Tidak (resmi). Yang hari ini tidak melalui prosedur yang benar," ujar Epyardi dalam acara diskusi di Cikini.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Sri Mulyani Kumpul Bareng Menkeu G20 hingga IMF di AS Bahas Dampak Konflik Israel-Iran
Namun, Ketua DPP PPP, Epyardi Asda, menilai Rapimnas yang akan digelar itu ilegal atau tidak resmi. "Tidak (resmi). Yang hari ini tidak melalui prosedur yang benar," ujar Epyardi dalam acara diskusi di Cikini.
Dia menjelaskan, Rapimnas itu tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai yang berlambang Ka'bah itu. "Rapimnas yang sebenarnya harus dibuat berdasarkan rapat harian yang kuorum. Saya tegaskan itu tidak sesuai dengan AD/ART," kata Epyardi.
Namun, pernyataan Epyardi itu dibantah Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy. Menurutnya, Rapimnas telah sesuai dengan konstitusi partai.
"Bedakan legalitas dengan keinginan. Kalau pernyataan yang memiliki nilai hukum, itu Rapimnas digelar di Bandung berdasarkan rapat pengurus yang sah. Sehingga rapat hari ini digelar sah sesuai ketentuan," kata Romy di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat.
Dia menuturkan, dalam Rapimnas nanti malah diagendakan akan membahas sejumlah hal. "Menyelesaikan perbedaan pendapat yang ada agar kami bisa fokus pada agenda-agenda kepresidenan. Tahap pertama adalah komunikasi, dua peningkatan frekuensi, saling bernegoisasi dan personalisasi," jelasnya. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dia menjelaskan, Rapimnas itu tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai yang berlambang Ka'bah itu. "Rapimnas yang sebenarnya harus dibuat berdasarkan rapat harian yang kuorum. Saya tegaskan itu tidak sesuai dengan AD/ART," kata Epyardi.
