Sumber :
- Muhamad Nur
VIVAnews - Hasil pemilihan umum 2014 akan diumumkan secara resmi pada 9 Mei 2014. Setelah itu, Komisi Pemilihan Umum menyiapkan tahapan pemilihan presiden mulai 18 Mei. KPU memperkirakan akan ada penambahan DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada pemilihan presiden mendatang sekitar empat juta.
Penambahan itu berdasarkan rumusan yang sudah mereka tetapkan dalam rapat pleno. Rumusan penambahan surat suara ini DPT pileg ditambah DPK (Daftar Pemilih Khusus) ditambah DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) dan ditambah pemilih pemula yang berusia 17 tahun pada tanggal 9 April lalu.
"Untuk DPK kita perkirakan ada 914 ribu. Sedangkan pemilih pemula sesuai data Kemendagri sekitar 3,1 juta. Dari jumlah ini kita masukan sebagai (Daftar Pemilih Sementara) DPS," kata Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di KPU Pusat, Jakarta, Rabu 16 April 2014.
Persiapan lain yang dilakukan KPU pusat adalah koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kerjasama dengan IDI terkait pemeriksaan kesehatan kandidat calon presiden yang akan bertarung dalam pemilu.
"Untuk kerjasama dengan KPK kita akan komunikasi hari ini. Dengan KPK terkait pemeriksaan LHKPN. Kita inginnya nanti para capres dan cawapres yang mengumumkan harta kekayaan mereka setelah diverifikasi KPK. Selama ini kita yang sampaikan," katanya.
Persiapan lainnya yang dilakukan KPU untuk tanggal 18 Mei nanti adalah merampungkan berbagai peraturan pendukung pemilihan presiden.
"Seperti masa kampanye, proses kampanye. Pelaporan anggaran dan sebagainya. Hingga hari ini semua yang terkait peraturan sudah hampir rampung," ujarnya.
Untuk pemilu legislatif lalu KPU menetapkan rekapitulasi nasional DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD untuk pemilu 9 April 2014 sebanyak 186.612.255. KPU tetapkan DPT nasional sebanyak 186.612.255 orang dan DPT luar negeri sebanyak 2.010.280 orang. Dengan komposisi pemilih laki-laki sebanyak 93.439.610 orang dan pemilih perempuan sebanyak 93.172.645 orang. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Untuk kerjasama dengan KPK kita akan komunikasi hari ini. Dengan KPK terkait pemeriksaan LHKPN. Kita inginnya nanti para capres dan cawapres yang mengumumkan harta kekayaan mereka setelah diverifikasi KPK. Selama ini kita yang sampaikan," katanya.
