VIVAnews - Mantan anggota KPU Valina Sinka menilai kisruh Daftar Pemilih Tetap sebagai pelanggaran nasional yang dilakukan penyelenggara pemilu. Karena kisruh DPT ini sudah bersifat sistematis.
"Ini catatan terbesar dan pertama dalam sejarah pemilu kita, di mana telah terjadi pelanggaran hak pilih masyarakat secara nasional karena sifatnya menyeluruh," kata Valina kepada VIVAnews, Kamis 9 April 2009.
Dari catatan Valina, banyak calon pemilih yang tidak masuk dalam DPT, pemilih 2004 yang tidak terdaftar lagi, nama ganda, dan nama hilang. "Di TPS Cilandak tempat saya menyontreng saja ada 12 KK yang namanya tidak terdaftar," ujar dia.
Kisruh DPT ini, Valina melanjutkan, telah menurunkan kualitas pemilu karena banyak yang tidak memiliki hak pilih karena kesalahan administrasi dan sistem.
Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang dikeluarkan Depdagri sejak awal dinilainya sudah bermasalah dan kondisi ini semakin diperparah dengan kapasitas KPU sebagai penyelenggara yang tidak mampu memperbaiki DP4 sehingga pelanggaran yang terjadi bersifat sistematis dan merugikan warga. Padahal masyarakat sangat antusias menggunakan hak pilihnya. "Tapi berhubung adanya kesalahan administrasi dari pemerintah mereka jadi tidak punya hak pilih," kata dia.
Valina membeberkan perbedaan mendasar antara pelaksanaan pemilu 2004 dengan 2009, khususnya yang berkaitan dengan DPT. Pemilu 2004, menurut dia, sukses karena sistem pendataan pemilih lebih akuntabel karena sistem pendataan dilakukan dengan model sensus yang dilakukan dari rumah ke rumah yang akhirnya menelurkan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B).
Saat itu, kata Valina, P4B digarap tiga instansi yakni KPU, Depdagri dan Badan Pusat Statistik yang memang ahli dalam urusan sensus. Selama ini dalam hal pelaksanaan pemilu, kata dia, tidak ada data seakurat P4B untuk jumlah penduduk dan pemilih. Sebelum ada P4B, pemerintah hanya menggunakan data dari BKKBN dan BPS yang tidak lengkap.
"Sayang P4B tidak digunakan lagi. Padahal P4B menjamin dan melindungi rakyat karena bisa menjadi single indentity card," kata Valina.
Oknum Polisi Calon Perwira Aniaya Istri yang Sedang Hamil, Dilaporkan ke Polda Sumut
Oknum polisi Bripka Berlin Sinaga dilaporkan istrinya ke Polda Sumut atas dugaan melakukan tindak pidana penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
