"Kepala Daerah Dipilih DPRD, Demokrasi Dibajak Elite"

Gambar peserta Pilkada Kota Padang 2013
Sumber :
  • Antara/ Muhammad Arif Pribadi
VIVAnews
Namanya Masuk Bursa Cagub DKI, Heru Budi: Pak Arifin Satpol PP Juga Berpotensi
- Toto Izul Fatah, peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI), menilai upaya pengembalian kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pembajakan terhadap demokrasi. Hak yang sudah dinikmati rakyat untuk memilih sendiri pemimpinnya kini direnggut kembali.

Kubu Ganjar-Mahfud Ingin Suara Prabowo-Gibran Nol, Begini Kata KPU

"Dengan mengembalikan Pemilukada kepada DPRD berarti juga hak politik warga telah dibajak kembali oleh segelintir elite politik di DPRD yang saat ini sedang dipersepsi buruk karena berbagai kasus korupsi dan moral yang menimpa mereka," kata Toto dalam pernyataan yang diterima
BI Pastikan Masyarakat di Lebaran 2024 Dapat Uang Baru
VIVAnews , Senin 25 November 2013. "Ini tentu menjadi absurd, pada saat hak yang sudah diberikan langsung kepada rakyat melalui UU dan   sekarang rakyat sedang  asyik menikmati hak  itu kemudian ditarik kembali menjadi hak para elite politik saja."


Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI itu menyatakan, usulan pemerintah di dalam revisi UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah itu juga rawan terhadap gugatan hukum.  Jika disetujui DPR, usulan itu akan mengundang sejumlah kalangan untuk menggugatnya melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak didasari alasan yang kuat dan fundamental.


Pemerintah beralasan perubahan itu karena pemborosan biaya, maraknya politik uang sampai ke soal ekses sosial berupa konflik horizontal yang terjadi baik pada pada saat atau  pascapemilihan. "Namun, semua alasan itu tidak cukup adil dan fair jika Pilkada langsung menjadi biang keladinya. Dengan  mengembalikan pemilihan bupati/ walikota kepada DPRD tak ada jaminan hilangnya praktik politik uang. Justru,  melalui DPRD praktik kotor jual beli suara  dan persekongkolan jahat para elite bisa terjadi dalam bentuk transaksi terselubung yang jumlah dananya bisa jauh lebih  besar ketimbang Pemilukada langsung," kata Toto.


Toto menyatakan, kalau isunya soal politik uang, yang terjadi sebenarnya hanya memindahkan tempat saja dari yang sebelumnya terjadi di masyarakat pindah ke gedung DPRD. Yang semula penikmatnya sebagian rakyat, sekarang para elit politik anggota DPRD.


"Saya khawatir, Pemilukada melalui DPRD itu nantinya bukan saja justru terjadi pemborosan lebih besar karena setiap calon harus menyiapkan uang sogok baik kepada anggota DPRD yang mau memilihnya ataupun kepada elite parpol, tapi lebih dari itu juga akan makin membatasi munculnya calon-calon pemimpin berkualitas yang terseleksi secara alami melalui pilihan rakyat langsung," kata Toto.


Karena itu, Toto berkesimpulan, pemilukada langsung masih lebih baik dan lebih banyak manfaatnya. Selain lebih terpenuhinya prinsip dan semangat demokrasi yang menjamin hak-hak politik warga, juga lebih terpenuhinya harapan publik terhadap munculnya figur pemimpin yang terleseksi secara alami.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya