Golkar Minta Tak Ada Data Ganda dalam DPT

Rully mencatat jumlah kegandaan pemilih di Pemilu 2009 lalu mencapai sekitar 10 persen. Sejauh ini, katanya, Golkar juga masih menemukan sejumlah data ganda.

"Ya nanti kita lihat, dan teman-teman dari provinsi juga melaporkan. Kita lihat semuanya, kita cek," ujarnya saat ditanya akan menerima penetapan itu atau tidak.

Politisi yang juga menjabat sebagai anggota Komisi X DPR RI itu menyarankan KPU memperbaiki DPT jika memang ditemukan data yang bermasalah.

Dia berharap lembaga penyelenggara pemilu tersebut tidak memaksakan diri dengan memuat daftar pemilih yang bermasalah karena keabsahan pemilu menjadi dipertanyakan.

"Intinya adalah jangan ada satu orang namanya, tersebar lebih dari satu TPS. Misalnya nama saya ada d TPS 1, tapi di 2, 3, 4, ada juga nama saya," katanya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan hari ini. Masih banyak masalah terkait daftar pemilih menjadi alasan utama penundaan ini.

Ketua Bawaslu, Muhammad, mengatakan pertemuan mereka bersama Komisi II DPR RI dan juga KPU semalam memutuskan bahwa rapat pleno tidak boleh dilakukan secara terburu-buru untuk menetapkan DPT. Penetapan bisa dilakukan paling lambat dua minggu lagi yaitu 6 November 2013.

Rekomendasi penundaan dari Bawaslu dilakukan disertai dengan catatan-catatan. Salah satunya adalah agar segera dibersihkan data-data yang belum sinkron, elemen identitas pemilih yang kurang dan masalah kegandaan pemilih.

Sebelumnya, anggota KPU Sigit Pamungkas meyakini daftar pemilih yang telah mereka susun sejauh ini tidak banyak bermasalah. Bahkan, data yang dianggap bermasalah menurut pantauan KPU kurang dari 1 persen. Persoalan yang muncul hanya pada unsur elemen data pemilih yang tidak lengkap seperti jenis kelamin, Nomor Induk Kependudukan (NIK), status perkawinan, tanggal lahir dan nama. Kekurangan tersebut bukan berarti menjadikan mereka sebagai pemilih hantu. (eh)