Sumber :
- ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
VIVAnews -
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie berpendapat bahwa pada dasarnya "politik dinasti" tidak menjadi soal sepanjang pemimpinnya mampu mengemban amanat rakyat.
"Selama yang disebut politik dinasti itu mampu tampil sebagai pejabat publik yang didukung rakyat dan mampu menjadi pemimpin yang amanat, transparan dan akuntabel dalam menjalankan pemerintahan. Kebijakan-kebijakannya pun bertumpu pada kepentingan publik dan kesejahteraan rakyat, maka kita boleh serta-merta mengutuk apa yang belakangan ini diwacanakan sebagai politik dinasti," katanya pada politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-49 Partai Golkar di kantor pusat Partai di Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Selama yang disebut politik dinasti itu mampu tampil sebagai pejabat publik yang didukung rakyat dan mampu menjadi pemimpin yang amanat, transparan dan akuntabel dalam menjalankan pemerintahan. Kebijakan-kebijakannya pun bertumpu pada kepentingan publik dan kesejahteraan rakyat, maka kita boleh serta-merta mengutuk apa yang belakangan ini diwacanakan sebagai politik dinasti," katanya pada politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-49 Partai Golkar di kantor pusat Partai di Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2013.
Tetapi,kalau yang terjadi adalah sebaliknya: seorang pejabat publik melakukan korupsi dan manipulasi kebijakan publik, kata ARB, tanpa menghubungkannya dengan politik dinasti pun, yang bersangkutan akan berhadapan dengan hukum.
Kandidat calon presiden yang diusung Partai Golkar itu mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selama penegakan hukum dilakukan secara adil, politik dinasti yang kontraproduktif akan terkoreksi dengan sendirinya.
"Kita setuju dengan konteks etika dan kepatutan, sebagai bagian dari kritik utama fenomena politik dinasti. Tetapi bagi Golkar, yang paling utama adalah penegakan hukum, karena Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan orang per orang," tuturnya.
Sebelumnya, saat ditanya wartawan seputar politik dinasti Ratu Atut di Banten yang menjadi polemik nasional, ARB mengatakan tidak mempermasalahkannya. Kata dia, seharusnya bukan politik dinastinya yang disorot, tetapi lebih penting dari itu adalah kinerjanya, kebijakan-kebijakannya berpihak atau tidak kepada rakyat.
Ia menilai, pihak-pihak yang menyoal politik dinasti Atut hanyalah mereka yang tidak suka kepada Gubernur Banten yang juga kader Golkar itu. "Tapi yang suka dia lebih banyak lagi. Buktinya dia terpilih lagi (menjadi Gubernur Banten)."
ARB pun meyakini bahwa elektabilitas Golkar di Banten atau pun secara nasional tidak terganggu oleh pemberitaan seputar politik dinasti Ratu Atut. "Elektabiltas Golkar insya Allah tidak ada masalah."
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Tetapi,kalau yang terjadi adalah sebaliknya: seorang pejabat publik melakukan korupsi dan manipulasi kebijakan publik, kata ARB, tanpa menghubungkannya dengan politik dinasti pun, yang bersangkutan akan berhadapan dengan hukum.
