Sumber :
- http://www.kpu.go.id
VIVAnews - Kepala Lembaga Sandi Negara Mayjen TNI Dr. Djoko Setiadi, M.Si, menjamin lembaganya bebas intervensi saat mengawal keamanan data pemilihan umum. Djoko memastikan bahwa dalam pengamanan data pemilih tidak akan ada intervensi dari presiden atau pejabat negara lainnya.
Baca Juga :
Nasib 2 Debt Collector Ambil Paksa Mobil Polisi, Kemenhub Pangkas Jumlah Bandara Internasional
"Saya jamin 100 persen," kata Djoko di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Kamis 10 Oktober 2013.
Diungkapkan Djoko, meskipun tugasnya mengamankan data pemilu agar tidak diretas, tapi Lemsaneg tidak memiliki data itu.
Baca Juga :
Top Trending: Habib Bahar Akui Kemenangan Prabowo Gibran hingga Seorang Ulama Kritik Nabi Muhammad
"Tidak bisa (diakses oleh presiden dan pejabat negara lain), itukan (data pemilu) langsung dari KPU, data di Lemsaneg tidak ada," kata dia.
Selain itu, masyarakat bisa langsung mengawasi karena data KPU tersebut bisa diakses bebas oleh masyarakat.
Dalam kerjasama itu, Lemsaneg bertugas memproteksi data-data Pemilu mulai dari daftar pemilih sampai hasil perolehan suara agar tidak diganggu oleh peretas.
"Agar rekapitulasi suara tidak berubah," kata Djoko.
Dia menegaskan, kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum demi kepentingan keamanan data pemilu 2014.
Kerjasama KPU dengan Lemsaneg disorot sejumlah partai politik dan lembaga swadaya masyarakat. Mereka minta kerjasama itu dibatalkan karena khawatir presiden atau pejabat negara yang juga berasal dari partai politik bisa mengintervensi data itu. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Selain itu, masyarakat bisa langsung mengawasi karena data KPU tersebut bisa diakses bebas oleh masyarakat.
