- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Kehadiran sejumlah kader Partai Demokrat pada deklarasi Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Minggu 15 September lalu membuat berang elit partai pemerintah tersebut. Namun, pengurus Partai Demokrat di daerah berbeda dalam menyikapi ormas bentukan Anas Urbaningrum itu.
Setidaknya hal ini terlihat di Sumatera Selatan dan Solo, Jawa Tengah. Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (KMPD) Partai Demokrat Sumatera Selatan Ahmad Djauhari tidak mengkhawatirkan keberadaan organisasi masyarakat (ormas) bentukan Anas Urbaningrum tersebut. Dia pun mengaku tak menghalangi jika ada kader yang ingin bergabung ke PPI.
Kepada VIVAnews, Ahmad mengatakan kegiatan berserikat itu sah-sah saja tergantung tujuannya. Jika nanti ada kader Demokrat di Sumatera Selatan yang ingin bergabung, Ahmad mempersilakan. "Saya sendiri, selain di Demokrat, juga mengikuti organisasi di luar," kata wakil ketua DPRD Sumatera Selatan ini.
Diberitakan sebelumnya, dua kader Demokrat, Saan Mustofa dan Gede Pasek Suardika, dicopot dari jabatan mereka di DPR setelah menghadiri deklarasi PPI, Minggu 15 September lalu. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat mempertanyakan etika politik kader partai mengingat Anas sudah dipecat dari Ketua Umum Partai Demokrat.
Namun, Ahmad membantah pencopotan itu terkait dengan PPI bentukan Anas. "Mungkin, mereka telah merusak tatanan Demokrat sehingga dipecat," cetusnya.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Solo tidak mengizinkan kader di sana untuk bergabung ke PPI. Bahkan, Demokrat Solo mengaku akan bertindak tegas dengan melayangkan surat peringatan jika terbukti ada yang bergabung.
"Kami tidak memperkenankan para kader untuk masuk ke ormas PPI karena nanti dapat memecah belah konsentrasi partai yang sedang fokus menghadapi Pileg 2014," kata Sekretaris DPC Partai Demokrat Solo Supriyantodia kepada VIVAnews.
Bahkan, Supriyanto mennyatakan akan langsung melayangkan surat peringatan kepada para kader partai yang terbukti ikut masuk ormas PPI. Meski bersikap tegas, namun pihaknya tidak akan langsung gegabah mencopotnya dari kepengurusan Partai Demokrat Solo.
"Jika ada perlawanan pastinya nanti akan kami peringatkan. Akan tetapi untuk pencopotan saya kira tidak, karena nanti kami akan melakukan pendekatan-pendekatan terlebih dahulu," ujarnya.
Untuk mengantisipasi bergabungnya sejumlah kader Demorat ke ormas PPI, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi kepada para pengurus, baik struktural maupun fungsional Parta Demokrat Solo mulai dari pengurus cabang, ranting hingga anak ranting
"Saya lihat di Solo belum ada embrio atau gerakan-gerakan yang mengarah kepada ormas PPI yang kemudian mendekati kader-kader Partai Demokrat Solo," katanya. (umi)
Amnesty International Sebut Pelanggaran HAM di RI Semakin Buruk, Aparat Paling Banyak Terlibat
Amnesty International menyoroti beberapa hal yang menunjukkan semakin buruknya situasi HAM di Indonesia, di mana represi atas kebebasan sipil sering terjadi.
