POLITIK

Anas Kritik Pencopotan Pasek dan Saan

Keduanya dinilai kader yang tidak perlu diragukan lagi loyalitasnya.

ddd
Senin, 23 September 2013, 00:24 Mohammad Adam, Syahrul Ansyari
Anas Urbaningrum.
Anas Urbaningrum. (Antara/ Widodo S Jusuf)

VIVAnews
- Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Minggu 22 September 2013, menyatakan bahwa kebijakan petinggi partai Demokrat yang merotasi Gde Pasek Suardika dan Saan Mustopa dari jabatannya DPR RI karena menghadiri peresmian organisasi massa Perhimpunan Pergerakan Indonesia merupakan tindakan yang tidak tepat.

"Pak Pasek sama Pak Saan tenang-tenang saja, karena diganti hal yang biasa saja. Itu kewenangan partai. Hanya memang prosesnya saja yang tidak elegan," ujar Anas usai menggelar acara nonton bareng Final Piala AFF U-19, di kediamannya, Duren Sawit, Jakarta, Minggu 22 September 2013.

Anas tidak sependapat jika Pasek dan Saan dikatakan kader tidak loyal pada partai. Menurutnya, keduanya justru kader yang tidak diragukan lagi loyalitasnya.

"Loyal pada tugas, punya kecakapan, berprestasi. Jadi saya kurang paham apa yang disebut tidak loyal itu," kata Anas.

Terkait pengganti Pasek, Ruhut Sitompul, Anas melihat prosesnya juga kurang mulus. Sebab, ada sebagian anggota Komisi III tidak siap dipimpin oleh yang bersangkutan.

"Saya tidak tahu apa ini artinya. Ini salah satu penggantian komisi paling populer. Kalau targetnya meningkat popularitas dalam pergantian komisi, tercapai. Prosesnya populer, kalau hasilnya positif atau tidak, perlu disurvei," kata Anas.

Saat ditanya, apakah Ruhut cukup cakap menggantikan Pasek, Anas cenderung meragukannya. Ia mengakui, Ruhut berpengalaman di bidang hukum, namum belum cukup dalam hal memimpin suatu organisasi.

"Pak Ruhut sudah pengalaman sebagai lawyer, tapi sebagai ketua komisi, tidak pernah," katanya.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan tidak menampik anggapan pencopotan Saan Mustafa dan I Gde Pasek Suardika dari posisi sekretaris Fraksi Demokrat dan ketua Komisi III DPR, karena kiprahnya di organisasi massa bentukan Anas Urbaningrum, Perhimpunan Pergerakan Indonesia. Kedua politisi ini dianggap tidak loyal sehingga partai harus memberi hukuman.

Hukuman terhadap keduanya juga atas dasar track record yang bersangkutan, sehingga partai merasa perlu melakukan penyegaran. "Ini kan menyangkut loyalitas terhadap partai. Jadi bukan cuma karena menghadiri (deklarasi PPI). Kami sudah mempelajari record-nya selama ini, banyak catatannya," kata Syarif di kantor Presiden, Rabu 18 September 2013.


© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
dulkamid
23/09/2013
Ya jengkel AU. Kehilangan mata dan telinganya di demokrat. Kehilangan posisi penting di demokrat yang punya akses ke informasi sensitif partai. Paling cuma berharap orangnya bakal menduduki posisi kunci, mumpung SBY bingung mana loyalis AU mana orangnya.
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com

Konten ini dikirimkan oleh pembaca anggota VIVAlog