Mengapa PKB Menolak Gabung Poros Tengah?

Muhaimin diapit Putri Nere, Arzetti Bilbina, Tommy Kurniawan
Sumber :
  • Antara/ Teresia May
VIVAnews
Bea Cukai Musnahkan Pakaian Bekas Bernilai Ratusan Juta di Yogyakarta
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak bergabung dalam poros tengah jilid II yang merupakan koalisi partai Islam. Padahal, politisi seniornya, Mahfud MD, turut aktif dalam sejumlah diskusi poros tengah.

Jokowi Adakan Buka Puasa Bersama Menteri di Istana

"PKB tidak tertarik dengan rencana membangun kembali poros tengah jilid II, karena bagi PKB mestinya koalisi itu lintas ideologi," kata Wakil Sekertaris Jenderal PKB, Abdul Malik Haramain di Gedung DPR, Rabu 18 September 2013.
4 Jenderal Polri Kompak Bareng Wartawan dan Polwan Sebar Kebaikan di Bulan Ramadan


Menurut Malik, poros tengah cenderung ekslusif dan sentimen terhadap satu ideologi tertentu. Padahal, dengan sistem pemilu saat ini mestinya koalisi tak boleh lagi tersekat-sekat dengan ideologi tertentu.


"Karena itu idealnya koalisi itu dibangun tidak atas sentimen ideologi, saya sangat yakin koalisi model seperti itu tidak dapat model simpati dari publik, itu tidak strategis dan tidak rasional, primordial," ujar dia.


PKB memilih terbuka dengan partai dari berbagai ideologi untuk berkoalisi. Menurut Malik, meski saat ini partainya tengah menggadang-gadang Mahfud MD sebagai capresnya, tapi PKB tak akan memberi batasan pada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu untuk aktif di poros tengah.


"Kami tidak membatasi Mahfud mendekati parpol apakah yang sudah tergabung di poros tengah, bagi kami tidak masalah. Koalisi dengan siapapun nggak masalah, apakah itu berbasis religius atau yang bukan, tidak masalah," ujar dia.


Hanya saja, PKB tak setuju dengan koalisi yang belum juga bersajak, sudah dikotak-kotakan dengan ideologi tertentu. "Saya rasa Pak Mahfud juga getol berkomunikasi dengan parpol berideologi nasionalis," kata dia.


Sebab, kata Malik, koalisi tak selamanya langgeng. Bisa saja, manis di depan tapi pahit di belakang, inilah yang menjadi pertimbangan PKB.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya