Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Calon Panglima TNI, Jenderal Moeldoko meminta tambahan anggaran sebesar 20 persen dari total anggaran tahun 2013 sebesar Rp81,9 triliun. Padahal, pada RAPBN yang diajukan pemerintah, yang dibacakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lalu, anggaran untuk TNI naik sebesar Rp 83,4 triliun.
Sebab, kata dia, saat ini, tunjangan kinerja prajurit saja, mencapai hingga 37 persen dari total anggaran TNI. Belum lagi, saat ini, Moeldoko memiliki cita-cita untuk memajukan kualitas sumber daya manusia melalui proses seleksi pada saar rekruitmen, dan pembinaan karir.
"Wajar kiranya jika remunerasi TNI bisa ditingkatkan menjadi 57 persen atau naik 20 persen, tetapi sepenuhnya sangat tergantung bapak dan ibu sekalian," kata Moeldoko saat melakukan uji kepatutan dan kelayakan dengan Komisi I DPR, Rabu 21 Agustus 2013.
Baca Juga :
Punya Harta Rp23 M, Intip Koleksi Kendaraan Ridwan Kamil yang Ditugaskan Maju Pilgub Jakarta
Selain itu, kata dia, untuk mengurangi ketergantungan alutsista dari luar negeri, Moeldoko juga bercita-cita untuk mengoptimalkan alutsista dalam negeri. Sehingga, dapat tercipta kemandirian jangka menengah dan jangka panjang.
"Khususnya seperti radar dan alat komunikasi, untuk menjamin keamanan penggunaan untuk mencegah penyadapan pihak lawan yang dapat berimplikasi jatuhnya korban prajurit yang semakin banyak," kata dia.
Didukung Gerindra
Pengajuan tambahan anggaran yang dilakukan Moeldoko ini, didukung oleh Anggota Komisi I dari Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani. Dengan permintaan tambahan anggaran ini, kata Muzani, terlihat bahwa ada komitmen TNI untuk menjaga NKRI dari berbagai ancaman.
"Pak Moel mengajukan peningkatan 20 persen, kami berpendapat ini pandangan yang sangat baik dan maju. Ini menunjukkan komitmen TNI menjaga NKRI dari ancaman-ancaman, ini berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan," kata Muzani.
Tapi, Muzani, juga mempertanyakan jika Moeldoko mendahulukan kesejahteraan prajurit TNI, bagaimana dengan modernisasi persenjataan yang tidak bisa ditunda lagi. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Khususnya seperti radar dan alat komunikasi, untuk menjamin keamanan penggunaan untuk mencegah penyadapan pihak lawan yang dapat berimplikasi jatuhnya korban prajurit yang semakin banyak," kata dia.
