“15 Tahun Reformasi, Politik di Jawa Timur Masih Primitif"
- ANTARAFOTO/Fanny Octavianus
VIVAnews – Minggu 14 Juli 2013, Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur menggugurkan keikutsertaan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Herman Surjadi Sumawiredja dalam Pilkada Jawa Timur 2013. Khofifah-Herman disebut tidak memenuhi persyaratan karena dukungan dari partai pendukungnya dinyatakan tidak sah.
Khofifah pun melaporkan KPUD Jawa Timur ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Persidangan gugatan tersebut telah berjalan dan keputusannya akan dibacakan Rabu besok, 31 Juli 2013. DKPP sendiri sudah meminta Khofifah maupun KPUD Jawa Timur bersiap menerima apapun putusan sidang.
Berikut wawancara VIVAnews dengan Khofifah soal kontroversi tidak lolosnya dia dan pasangannya sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2013. Untuk diketahui, ini adalah kali kedua Khofifah “berkasus” dalam Pilkada Jatim. Lima tahun lalu, Pilkada Jatim yang ketika itu diikutinya sampai digelar tiga putaran karena silang sengketa yang juga melibatkan mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan itu.
Apa yang terjadi sampai Anda dinyatakan gagal oleh KPU Jatim?
Yang tahu risalahnya KPUD, jadi kami tidak tahu apa yang menjadikan pasangan Khofifah-Herman ditolak ikut Pilkada. Di berita acara ditulis “TMS” (Tidak Memenuhi Syarat) untuk Partai Kedaulatan (PK) dan “TMS” untuk Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI).
Jadi yang bisa meminta ke KPUD untuk menjelaskan apa yang sebetulnya dibahas dalam proses pengambilan keputusan pada penetapan pasangan cagub-cawagub Jatim itu adalah hakim. Makanya harus ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena hanya hakim yang bisa meminta dokumen-dokumen itu dari KPUD. Kalau tim sukses tidak dikasih.
Proses sudah berjalan. Kami sudah mendaftar ke KPUD untuk ikut Pilkada. Pasangan Khofifah-Herman bahkan mendaftar paling awal. Partai pendukungnya pun, posisi per 13 Mei, sudah 8 partai atau 16,95 persen suara. Itu posisi sore hari. Namun malam harinya, hilang dua partai pendukung.
Sulit untuk dibantah, ada “politik kartel” atau borong partai di Jatim. Partai yang mendukung pasangan Karsa (incumbent Soekarwo-Saifullah Yusuf), partai pendukungnya di parlemen saja sudah 70 kursi. Artinya, persentase dukungan partainya sudah 70 persen, dan itu bisa dipakai untuk mencalonkan 4 kandidat.
Nah, kenapa dengan posisi seperti itu masih ekspansi ke mana-mana (mengambil partai pendukung Khofifah)? Jadi menurut saya, ada ketamakan dan kerakusan. Itu bungkus dari kerakusan dan ketakutan, kemudian melakukan apa saja untuk menutupi ketakutannya (kalah Pilkada).
Kedaulatan ada di tangan rakyat. Berilah rakyat hak untuk memilih. Jangan kemudian kedaulatan dijegal. (Keterangan: .
Seperti pengakuan Tony Dimyati (PPNUI) dan Syafrudin Budiman (PMB).
Maka saya katakan, 15 tahun pasca reformasi, ternyata politik di Jawa Timur masih primitif.
(Untuk diketahui, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dan Partai Kedaulatan adalah dua partai yang dinyatakan KPUD Jawa Timur memberikan dukungan ganda untuk dua pasangan bakal cagub dan cawagub Jatim. Awalnya kedua partai itu mendukung Khofifah-Herman, namun selanjutnya mereka juga mendukung Soekarwo-Saifullah Yusuf).
Ketua Umum PPNUI dan Partai Keadilan jelas-jelas sudah mengatakan tanda tangan mereka dipalsukan, tapi mereka masih dikatakan memberikan dukungan ganda. Padahal jelas-jelas itu kriminal karena terjadi pemalsuan. Saya menangkap, ada agenda tertentu yang sedang berjalan di belakang itu semua.
Ada keganjilan di sini. Kalau ada laporan pemalsuan tanda tangan, harusnya kan dicek ke Mabes Polri dan KPU proaktif mencari kebenaran. Tapi pada dasarnya ini memang ingin membangun suasana tidak jelas. Satu tanda tangan asli, satu lagi palsu, kok masih disebut dualisme, dukungan ganda. Itu jelas-jelas pemalsuan, kriminal.
Apa yang kini akan Anda lakukan?
Ada ruang hukum di negeri ini. Ketika cacing diinjak, dia menggeliat. Sama, jika Khofifah diinjak, pasti juga akan melawan. Perlawanan ini dalam rangka memerangi kemungkaran, karena kalau tidak diperangi akan makin merajalela. Izinkan saya menggunakan bahasa agak vulgar, ada apa sih laki-laki berkomplot untuk menjahati Khofifah?
Saya ingin menggunakan cara-cara Mahatma Gandhi yang membangun negara dan bangsanya tidak dengan cara-cara kekerasan. Kalau mereka bikin kekerasan, saya tidak akan membalas dengan kekerasan. Kalau mereka melakukan intimidasi, saya tidak akan melakukan intimidasi. Kalau mereka mengancam, saya tidak akan mengancam.
Saya juga ingin mengikuti jejak kiai-kiai NU di tahun 1935-an, sebelum Indonesia merdeka. Saat itu mereka berkumpul di Banjarmasin, bercita-cita kalau Indonesia merdeka ingin membangun Darussalam, negara yang damai. Saya juga ingin membangun pikiran damai.
Tetapi saat ini politik di Indonesia diwarnai dengan kekerasan, premanisme, intimidasi, dan penuh intrik. Ini tidak boleh dibiarkan. Namun saya tidak ingin melawan kejahatan dengan kejahatan. Jadi kalau mereka memberi api, saya siram pakai air. Saya rasa masih banyak suara masyarakat Jatim yang suka dengan kedamaian.
Ayo kita berbenah, ikhtiar melakukan perbaikan. Perjuangan ini memang membutuhkan pengorbanan besar karena masih ada cara-cara primitif yang dilakukan sekelompok orang untuk mencapai tujuannya. Tetapi saya tidak boleh mengeluh. Saya ingat pesan Gus Dur. Beliau selalu mengingatkan saya bahwa setiap perjuangan butuh pengorbanan, dan pengorbanan itu besar pahalanya. Jadi jangan berpikir kelelahan itu akan mubazir.
Kepada semua elemen pendukung Khofifah, mari terus berjuang karena negara ini memberikan ruang politik sesuai undang-undang. Mohon doa dan tetap solid mendukung pasangan Khofifah-Herman untuk maju di Pemilihan Gubernur Jatim 29 Agustus 2013. (eh)
Putri Anne Blak-blakan Belum Bisa Move On dari Arya Saloka?
Putri Anne mendapat pertanyaan dari pengguna instagram tentang tips untuk bisa move on.
