Sumber :
- ANTARA/Rosa Panggabean
VIVAnews
- Ketua Komisi III Bidang Hukum Gede Pasek Swardika, Senin 29 Juli 2013, menilai Indonesia sudah memasuki darurat lapas. Untuk itu, Pasek mendukung langkah Kementerian Hukum dan HAM mengambil tindakan tegas dengan langsung memecat Kepala Lapas Narkotika Cipinang, Thurman Hutapea.
Bahkan, Pasek juga mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bisa masuk dalam kasus ini. Sebab, dalam kasus ini, diduga ada proses suap menyuap antara tahanan narkoba dan pengurus lapas dengan jumlah transaksi yang besar. "Uangnya miliaran sangat memungkinkan untuk KPK masuk di dalamnya," kata Pasek.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Akhirnya Letkol Danu Resmi Jadi Komandan Pasukan Tengkorak Kostrad TNI Gantikan Raja Aibon Kogila
Bahkan, Pasek juga mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bisa masuk dalam kasus ini. Sebab, dalam kasus ini, diduga ada proses suap menyuap antara tahanan narkoba dan pengurus lapas dengan jumlah transaksi yang besar. "Uangnya miliaran sangat memungkinkan untuk KPK masuk di dalamnya," kata Pasek.
Sehingga, menurutnya, kasus ini lebih baik dibawa ke ranah korupsi. "KPK bisa ambil momentum ini karena jumlah totalnya sangat besar dan praktik begini
kan
sudah lama berjalan," ujar Pasek.
Pasek berpendapat, masalah ini tak akan bisa diselesaikan hanya dengan melakukan sidak. Tapi memerlukan perombakan secara total di manajemen, personalia, dan sistem lapas. "Sidak hanya untuk momentum sesaat, bukan untuk penataan yang tuntas," ucapnya
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat mengatakan, kejadian ini, mempertontonkan betapa lemahnya pengawasan di Lapas Cipinang selama ini. Oleh karena itu Kemenhukam perlu meningkatkan pengawasan di Lapas dan Rutan diseluruh Indonesia, terutama lapas-lapas yang banyak dihuni tahanan-tahanan narkoba.
"Tahanan-tahanan narkoba ini memiliki banyak uang dan jaringannya di luar masih berjalan effektif, sedangkan di dalam lapas sangat banyak tahanan narkoba yang akan melindungi sesama mereka," kata Martin.
Dia menilai, Kemenkum HAM harus serius membuat sistem kontrol yang efektif terhadap semua lapas agar jangan sampai para tahanan dapat mengatur dan mengendalikan para petugas.
"Inspeksi mendadak bersama dengan BNN itu perlu sering-sering dilakukan. Jangan sampai terhenti hanya karena ada kritikan. Kasus Freddy dan Vanny itu telah menampar wajah penegakan hukum di negara kita," kata dia.
Martin menambahkan, sidak dengan BNN sangat penting, karena BNN memiliki peralatan yang cukup canggih untuk memonitor jaringan peredaran, terutama yang dikendalikan dari dalam penjara. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sehingga, menurutnya, kasus ini lebih baik dibawa ke ranah korupsi. "KPK bisa ambil momentum ini karena jumlah totalnya sangat besar dan praktik begini
