Demokrat: PKS Sebaiknya Mengundurkan Diri dari Koalisi

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.
Sumber :
  • ANTARA/Wahyu Putro A
VIVAnews
eSIM Bagian dari Mengurangi Jejak Karbon
- Ketua Harian Partai Demokrat, Syarif Hasan menegaskan, belum ada keputusan resmi mengenai nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi Sekretariat Gabungan.

Ada yang Aneh dengan Bocah Viral Tabrakkan Chery Omoda E5 di Dalam Mall

Meski demikian, kata Syarif, ada dua pilihan yang bisa terjadi pada partai tersebut. Mengundurkan diri atau didepak dari koalisi.
Waketum Nasdem Temui Prabowo Subianto, Sinyal Gabung Koalisi Prabowo-Gibran Menguat?


"Memang lebih terhormat mengundurkan diri," ujarnya di Kantor Presiden, Kamis 20 juni 2013.


Menurut Syarif, sikap PKS tersebut sudah jelas bersebrangan dengan pemerintah, karena melanggar kesepakatan koalisi. 


"Mereka kan sudah secara eksplisit bertentangan dengan partai (koalisi), tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Koalisi kan harus sejalan dengan pemerintah, masa koalisi berbeda," kata Menteri Kooperasi dan UKM ini,


Terkait nasib PKS dan tiga menterinya yang berada di kabinet, Syarif mengatakan, akan ditentukan koalisi usai pemerintah mengumumkan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).


"
Insya Allah
. Waktu Pak SBY bikin kabinet bersatu, mereka (PKS) yang memilih menterinya. Ada perbedaan, kita kan berkoalisi dengan partai bukan menteri," tuturnya.


Siap Dicopot


Anggota Majelis Syuro PKS, Tifatul Sembiring, Selasa 18 Juni 2013, mengatakan partainya siap jika harus dikeluarkan dari koalisi oleh Ketua Setgab Susilo Bambang Yudhoyono.


"Pimpinan partai lain tidak bisa berikan sanksi, kecuali Ketua Setgab, Presiden. Kepala negara dan pemerintah itu presiden," kata Tifatul di Gedung DPR.


Meski tidak mendukung kebijakan pemerintah dan Setgab, Tifatul, yang saat ini menjabat Menteri Komunikasi dan Informasi, mengaku tidak kecewa dengan sikap partainya.


Untuk itu, sebagai menteri dari partai yang membelot, Tifatul mengaku siap jika harus dicopot dari jabatannya.


"Beliau (Presiden) yang berhak angkat menteri dan berhentikan menteri. Saya siap diberi amanah, siap juga ditanggalkan amanahnya," kata dia. (eh)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya