Sumber :
- Abror Rizki
VIVAnews
- Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, mengatakan bahwa koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah selesai. Pernyataan ini disambut baik oleh Partai Demokrat.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, sebagai partai pendukung pemerintah, tentu saja akan mendukung apapun keputusan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Setgab.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, sebagai partai pendukung pemerintah, tentu saja akan mendukung apapun keputusan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Setgab.
"Ini kan hubungannya PKS dengan Setgab, dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Setgab," kata Nurhayati di Gedung DPR, Kamis 20 Juni 2013.
Meski demikian, Nurhayati mengaku belum mendengar secara langsung bagaimana keputusan SBY terhadap PKS melalui juru bicaranya.
"Tapi memang tidak perlu memberi tahu fraksi, ini sudah keputusan presiden," ujar dia.
Menurut Nurhayati, SBY tak perlu lagi memberikan sikap resminya terkait nasib PKS. Sebab, hal itu sudah dikatakan oleh juru bicaranya.
Untuk itu, Nurhayati berharap PKS bisa menerima segala konsekuensi terhadap sikapnya yang menentang keputusan pemerintah dengan segera menyikapi apa yang telah dikatakan jubir presiden.
Nasib Menteri PKS
Setelah muncul pernyataan dari Juru Bicara Presiden, bahwa hubungan koalisi PKS di Sekretariat Gabungan (Setgab) telah selesai, nasib tiga menteri asal PKS dipertanyakan.
Menurut Nurhayati, itu artinya ketiga menteri PKS harus keluar dari kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
"200 juta rakyat Indonesia banyak yang pintar dan banyak yang bisa menggantikan posisi menteri," kata dia.
Nurhayati juga meminta PKS menerima segala konsekuensi atas sikapnya yang menentang keputusan setgab. Termasuk, mengeluarkan menterinya.
"Selesai ya selesai, itu konsekuensi, artinya PKS sudah selesai," kata dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ini kan hubungannya PKS dengan Setgab, dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Setgab," kata Nurhayati di Gedung DPR, Kamis 20 Juni 2013.
