Sumber :
- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews -
Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang membangkang dari keputusan partai koalisi pendukung pemerintah, Sekretariat Gabungan (Setgab), dinilai sebagai upaya pencitraan.
Setgab mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disertai pemberian kompensasi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Persebaya Bertekad Bangkit Lawan Persib
Setgab mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disertai pemberian kompensasi.
Menurut anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, Jumat 7 Juni 2013, pihaknya tidak akan menggubris sikap PKS tersebut. Partai Demokrat juga tidak akan memecat PKS dari koalisi.
"PKS kan sudah berkali-kali seperti ini. PKS ini maunya dipecat, supaya dapat efek dizalimi," kata Ahmad Mubarok.
Kata Mubarok, sikap penolakan terkait kebijakan pemerintah dan Setgab adalah strategi PKS menarik simpati masyarakat. Jika PKS dipecat dari koalisi, katanya, maka citra dizalimi akan didapat partai ini. SBY sebagai Ketua Setgab, kata Mubarok, sangat memahami strategi itu.
Selain itu, sikap PKS ini tidak konsisten dengan apa yang dikatakan sebelumnya. PKS termasuk partai yang menyepakati undang-undang pemberian kewenangan pada pemerintah untuk memutuskan naik turunnya harga BBM.
"Biarkan saja PKS berada dalam ketelanjangan sikap tidak konsisten," kata Mubarok.
Dia percaya masyarakat justru tidak akan simpatik terhadap sikap partai yang tengah dilanda prahara korupsi impor daging itu. Menurutnya, masyarakat sudah bisa menilai semua sikap yang tidak konsisten dan kepanikan dari partai ini.
"Saya yakin Pak SBY tidak akan mengambil keputusan yang tidak strategis. SBY akan membiarkan PKS berjoget. Jadi tidak akan dipecat, dibiarkan supaya rakyat menilai. Kami sudah paham itu," tuturnya.
Meskipun PKS menentang keputusan kenaikan BBM, namun para menteri asal PKS masih saja bercokol di kabinet.
PKS sudah menyatakan sikap untuk berseberangan dengan pemerintah, yaitu menolak kenaikan harga BBM.
Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq mengatakan kepada wartawan, Jumat 31 Mei 2013, keputusan pleno fraksi itu sudah disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.
"Ini jadi sikap partai untuk menolak rencana kenaikan BBM," kata Mahfudz Siddiq yang juga menjabat sebagai Wakil Sekjen DPP PKS. [Baca selengkapnya sikap PKS di ] (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, Jumat 7 Juni 2013, pihaknya tidak akan menggubris sikap PKS tersebut. Partai Demokrat juga tidak akan memecat PKS dari koalisi.
