- Antara/ Ujang Zaelani
VIVAnews – Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Selasa 4 Juni 2013, menyatakan tetap tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. PKS pun siap berhadapan dengan rekan-rekan koalisinya yang lain.
Wakil Ketua Komisi XI Bidang Keuangan DPR dari Fraksi PKS, Andi Rahmat, menyatakan alasan partainya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena mereka menilai pemerintah tak punya pijakan kuat untuk melakukan hal itu. “Pemerintah tidak punya dasar yang kuat,” kata Andi saat mendampingi Presiden PKS Anis Matta di Surabaya.
Pertama, pemerintah sudah dua kali mengambil kebijakan yang sama untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Sejak dulu pula, menurut Andi, PKS telah mengajukan proposal ke pemerintah sebagai solusi agar harga BBM bersubsidi tak naik. Namun pemerintah tetap bersikukuh menaikkannya.
“Dalam proposal itu, kami mengajukan kenaikan harga di sektor energi seperti gas supaya tidak ada lagi kenaikan BBM. Tapi masukan PKS ini tak didengar,” kata Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq secara terpisah.
PKS mengatakan mereka akan tetap bersikap kritis terhadap pemerintah meskipun menjadi bagian dari koalisi partai pendukung pemerintahan SBY-Boediono. Namun, ini bukan berarti PKS akan selalu mengambil sikap berseberangan dengan pemerintah. “Buktinya pada tahun 2005, PKS mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi. Tahun 2007 juga sama. Tapi sekarang kami beda,” ujar Andi.
Kini, citra PKS sedang kencang diguncang skandal suap kuota impor daging yang diduga melibatkan mantan presidennya, Luthfi Hasan Ishaaq.
Harus naik
Menteri Keuangan Chatib Basri kemarin, Senin, menyatakan pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi karena neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami defisit sebesar US$1,62 miliar pada April lalu. Salah satu hal yang medorong terjadinya defisit adalah karena adanya kenaikan impor migas sebesar 9,5 persen dari US$3,6 miliar pada Maret menjadi US$3,9 miliar pada bulan April.
“Oleh karena itu sangat mendesak untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, karena hal ini menjadi penyebab kenaikan beban keuangan dari impor migas,” ujar Chatib. Menurutnya, peningkatan konsumsi BBM bersubsidi masyarakat tidak seimbang dengan produksi minyak Indonesia yang terus menurun ke depannya. Untuk itu kenaikan harga BBM juga diharapkan dapat mengendalikan konsumsi BBM masyarakat. (kd)
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
