- ANTARA
VIVAnews - Sampai saat ini, rencana pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai solusi atas dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih menjadi perdebatan. Sebagian partai menilai pemberian bantuan itu rawan dijadikan sebagai alat politik. Sebab, BLSM akan dibagikan menjelang Pemilu 2014.
Namun, Partai Golkar menyetujui rencana ini. Yang jadi pertimbangan, kenaikan harga BBM akan menyebabkan tekanan hidup yang besar pada masyarakat dengan pendapatan terendah. Syaratnya, pelaksanaan dan waktu distribusi dana ini harus sesuai kesepakatan.
"Perhitungan kami BLSM cukup untuk tiga bulan, maksimal empat bulan," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Nurul Arifin, Jumat 24 Mei 2013.
Partai politik di luar koalisi menuding BLSM sebagai upaya membeli suara masyarakat buat kepentingan Pemilu 2014. Namun, jangka waktu pelaksanaan BLSM yang pendek diyakini Golkar tidak akan berpengaruh besar pada Pemilu.
"Permasalahan mendasarnya adalah bagaimana menempatkan masyarakat miskin supaya tidak terlalu mendapat beban berat akibat kenaikan harga BBM ini," ujar dia.
Sementara itu, Partai Hanura masih menimbang-nimbang mengenai pemberian BLSM ini.
"Kami masih mempelajari usulan pemerintah tersebut dan insya Allah minggu depan kami akan resmi bersikap setelah mendapat arahan dari Pak Wiranto (Ketua Umum Hanura)," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Saleh Husein.
Sebab, kata Saleh, Hanura menilai dana kompensasi itu lebih cenderung untuk kepentingan politik daripada kepentingan untuk mensejahterakan masyarakat.
"Ini terlihat dari langkah-langkah yang diambil menjelang pemilu," kata dia, bercuriga.
Rakyat, dia menuding, dibuat susah dulu melalui kenaikan harga BBM. Lalu seolah-olah datang dewa penolong memberikan bala bantuan. Strategi ini menurut dia pernah dilakukan pada pemilu lalu.
Partai Demokrat sendiri membantah bahwa pemberian BLSM dirancang untuk menguntungkan partainya secara politik. Menurut Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie, pemberian BLSM ditujukan semata sebagai solusi atas dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Asumsi BLSM menguntungkan partai penguasa keluar konteks. Sebab penyalur bantuan adalah Kementerian Sosial yang menterinya dari PKS, Menko Kesra Agung Laksono dari Partai Golkar, dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa dari PAN," ujar Marzuki, beberapa waktu lalu. (kd)
Teuku Rifnu Wikana Ungkap Kronologi Tabrak Lari yang Menimpa Keluarganya
Baru-baru ini, melalui unggahan di Instagram pribadinya, Rifnu, sapaannya, menyampaikan bahwa keponakan dan sepupunya telah menjadi korban tabrak lari sampai masuk RS.
