- Aliansi Rakyat untuk SBY (Arus)
VIVAnews - Partai Demokrat berharap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membicarakan terlebih dahulu dengan sekretariat gabungan (setgab) jika ingin mengundurkan diri dari koalisi.
"Dalam koalisi itu ada mekanismenya. Kalau ada apa-apa selalu dibicarakan di Setgab. Kalau ada yang tidak nyaman bicarakan di Setgab. Kalau kami nggak masalah, mereka ada atau tidak," kata Ketua Fraksi Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf di Gedung DPR, Kamis 23 Mei 2013.
Koalisi partai pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono, lanjutnya, tidak akan terganggu jika PKS keluar dari koalisi. "Kalau memang mau mundur tarik saja menterinya. Kalau memang merasa tidak nyaman. Saya pikir Pak SBY juga masih punya orang-orang terbaik," ujarnya.
Setiap partai politik, kata Nurhayati, pasti akan terkena musibah, tetapi, tidak harus langsung memisahkan diri dari koalisi dan menyalahkan pihak lain.
"Kalau partai Demokrat menghadapi semua masalah dan kami selesaikan secara internal. Yang jelas Demokrat tidak berkompromi dengan koruptor. Kami akan memberikan bantuan hukum, tapi kita tidak akan menyalahkan pihak-pihak lain," ujar dia.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa Wakil Sekertaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, mengusulkan agar partainya keluar dari kubu koalisi. Dia menilai tidak ada gunanya PKS terus berada dalam koalisi yang digalang Partai Demokrat itu.
"Saya ingin sekali partai ini keluar dari koalisi. Saya termasuk yang memprotes cara kepemimpinan SBY. Tapi ada kewenangan yang lebih tinggi. Itu pendirian saya pribadi," kata Fahri.
Usulan Fahri diamini Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Refrizal. Menurutnya banyak kader yang mendorong agar partainya keluar dari koalisi pemerintahan. Mengikuti usulan Wakil Sekertaris Jenderal PKS, Fahri Hamzah? "Di daerah banyak yang berpendapat kayak Pak Fahri," kata Refrizal.
Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, menegaskan bahwa partainya belum membicarakan kemungkinan untuk ke luar dari koalisi.
Apakah perlu ke luar dari koalisi atau tidak, kata Tifatul, diputuskan majelis syuro. Koalisi diputuskan di majelis syuro dan kalau ada perubahan-perubahan dibahas di majelis syuro. "Kebetulan pak Fahri bukan anggota majelis syuro," kata Tifatul. (umi)
Amnesty International Sebut Pelanggaran HAM di RI Semakin Buruk, Aparat Paling Banyak Terlibat
Amnesty International menyoroti beberapa hal yang menunjukkan semakin buruknya situasi HAM di Indonesia, di mana represi atas kebebasan sipil sering terjadi.
