- ANTARA/Lucky R
VIVAnews - Anggota Komisi IX Bidang Ketenagakerjaan, Rieke Diah Pitaloka mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan pembantunya mengusut tuntas kasus perbudakan buruh di pabrik wajan di Tangerang, Banten. Kasus ini, menurut dia, tamparan keras bagi SBY.
Namun, Rieke mengingatkan agar Presiden SBY tidak lagi membentuk lembaga ad hoc baru yang memboroskan anggaran. Presiden dapat memaksimalkan kementerian yang ada untuk usut tuntas permasalahan ini.
"Ini adalah tamparan keras bagi SBY, bahwa buruh tak cukup kado May Day jadi libur nasional. Namun penyelesaian kasus ketenagakerjaan dan peningkatan kesejahteraan bagi buruhlah yang istimewa," ujar Rieke, Senin 6 Mei 2013.
Rieke juga mengajak seluruh elemen buruh untuk memberikan solidaritas dukungan terhadap korban dan mengadvokasi para korban. "Desak SBY, Kepolisian, Menakertrans dan seluruh pihak terkait untuk usut tuntas permasalahan ini," kata dia.
Rieke pun menyarankan agar Kepolisian membentuk tim khusus tenaga kerja. Hal ini menyusul adanya kasus perbudakan para buruh di Desa Lebak Wangi, Tangerang, Banten.
Bagian Divisi Ketenagakerjaan ini, kata Rieke, bisa fokus bidang pengaduan ketenagakerjaan. Rieke juga mendesak agar polisi menangkap dan memenjarakan pengusaha yang melakukan perbudakan, menyiksa dan mempekerjakan anak di bawah umur.
Sementara, anggota komisi IX lainnya, Poempida Hidayatulloh mengatakan, kasus perbudakan buruh itu tidak hanya bertentangan dengan berbagai Undang-Undang yang ada, tapi secara jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
"Pelakunya harus dihukum seberat-beratnya. Sementara ini saya masih melakukan klarifikasi tentang kejadian ini, agar kemudian saya dapat tindaklanjuti dengan suatu tindakan yang kongkrit," kata dia. (eh)
Bertemu Majelis Masyayikh, Menag Bahas Rekognisi Santri dan Ma’had Aly
Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan system penjaminan mutu pendidikan pesantren.
