POLITIK

Kinerja Caleg Incumbent Buruk, Kenapa Tetap Diajukan?

Semalas-malasnya caleg incumbent di DPR, partai melihat sisi positif.

ddd
Selasa, 30 April 2013, 15:34 Anggi Kusumadewi, Nila Chrisna Yulika
Kader Partai Persatuan Pembangunan.
Kader Partai Persatuan Pembangunan.  
VIVAnews – Seluruh partai politik mencalonkan kembali kadernya yang duduk sebagai anggota dewan menjadi calon anggota legislatif. Padahal sebagian besar dari mereka memiliki kinerja buruk. Beberapa bahkan sering bolos sidang sehingga penyusunan Undang-Undang kerap tidak mencapai target Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

PPP adalah salah satu partai yang mengusung sebagian besar caleg incumbent-nya. Sekretaris Jenderal PPP, Romahurmuziy, mengatakan partainya tetap mencalonkan incumbent karena mereka sudah memiliki jaringan di daerahnya masing-masing, sehingga mempermudah target perolehan suara dicapai.

“Meski kinerja incumbent sangat kurang, tapi mereka sudah ada jaringan. Selama lima tahun menjadi anggota dewan, mereka sudah beberapa kali turun ke dapil menghidupkan keberadaan partai di daerahnya masing-masing. Ini kelebihan mereka dibanding orang yang sama sekali baru di partai,” kata Romi di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 30 April 2013.

Selain itu, ujar Romi, caleg incumbent selalu membawa nama partai di dapilnya, sehingga mereka dapat sekaligus memperkenalkan partai ke daerahnya masing-masing. Hal ini pada akhirnya bisa meminimalisir ongkos kampanye bagi partai.

Romi mengatakan, biaya kampanye antara caleg dari satu partai berbeda dengan caleg partai lainnya. Partai yang sudah memiliki nama besar, calegnya akan mengeluarkan dana yang lebih kecil untuk kampanye, dibanding dengan partai yang belum memiliki nama. “Kalau branding partai agak lemah, bisa saja dana kampanye caleg membengkak,” ujar dia.

Pada tahun 2009, kata Romi, dana kampanye dirinya sebagai caleg tidak mencapai Rp1 miliar. Dana paling besar yang ia keluarkan adalah untuk biaya saksi. Di daerah pemilihan Romi, yaitu Kebumen, Banjar, dan Purbalingga Jawa Tengah, ada 6.000 Tempat Pemungutan Suara. Untuk masing-masing TPS, Romi membayar orang menjadi saksi dengan tarif Rp100 ribu per orang

Sementara pengeluaran terbesar kedua adalah untuk membeli kaos, atribut, dan alat peraga. “PPP kebanyakan membuat acara ke masjid. Lalu di situ kami memberi sedekah,” ujar Romi. (umi)


© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com

Konten ini dikirimkan oleh pembaca anggota VIVAlog