Dua Partai Besar Bantah Tak Transparan Soal Dana Partai

Bendera partai-partai politik. (Ilustrasi)
Sumber :
  • Antara/ Fanny Octavianus
VIVAnews - Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo membantah hasil survei yang dilansir Transparency International Indonesia (TII) bahwa partainya termasuk yang paling tidak transparan dalam pendanaan partai.
Inggris, AS Berikan Sanksi pada Tokoh Militer Terkemuka Iran Usai Serangan Terhadap Israel

Menurut Bambang, partainya sudah cukup terbuka dan transparan dalam hal pendanaan partai baik yang mencakup pengeluaran dan pemasukan. "Saya tidak tahu persis juga apa yang menjadi dasar TII memberi kesimpulan seperti itu," kata dia di Jakarta, Selasa 16 April 2013.
Sempat Membaik Sebelum Meninggal, Kondisi Ibu Angger Dimas Drop Lagi Sejak Kematian Dante

Sebab, kata dia, selama ini laporan keuangan Partai Golkar telah diaudit oleh kantor akuntan independen setiap tahunnya dan tidak ada masalah. "Tidak ada dana ilegal yang mengalir ke partai kami, dengan penggunaan yang juga jelas. Sumber-sumber jelas dari partisipasi para kader dan simpatisan," ujar Bambang.
Iran Pastikan Fasilitas Nuklir di Isfahan Aman Usai Serangan Israel

Meski demikian, Bambang mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui apakah partainya telah melakukan komunikasi dengan TII terkait proses survei tersebut atau tidak. Tapi yang jelas, Partai Golkar membuka diri jika ada lembaga survei yang akan meneliti tentang dana partainya.

"Survei ya, silakan saja dan perlu untuk memberikan gambaran ke masyarakat, dan kita tidak menutup diri kok," ujar dia.

Sementara itu, Bendahara Umum Partai Demokrat, Sartono Hutomo juga membantah bahwa partainya tidak transparan soal dana partai. Bahkan, partainya bersedia untuk diteliti oleh TII.

"Kita mau (kooperatif) dan yang dari APBN diserahkan, tetapi dari yang lain butuh kita audit dulu," kata Sartono di tempat terpisah.

Namun, menurut Sartono, yang jelas partainya sudah komitmen untuk transparan dalam pendanaan partai. Dana partai itu, salah satunya berasal dari potongan kadernya yang duduk di parlemen. "Kita potong yang di DPR, DPRD kabupaten-kota, sekitar 20 persen," jelas dia.

Sebelumnya, TII melansir bahwa ada empat partai politik yang dinilai tidak transparan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada publik. Hal itu dilihat dari empat partai politik itu yang tidak kooperatif untuk dilakukan penelitian ini. Lengkapnya, buka . (umi)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya