Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Komisi IX Bidang Ketenagakerjaan DPR RI kembali memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, Rabu 10 April 2013. Pemanggilan itu terkait masalah ketenagakerjaan, buruh outsourcing dan PHK massal di perusahaan BUMN.
Rapat kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Dahlan Iskan ini akan dimulai pada pukul 10.00 WIB.
"Kita panggil soal yang dia nggak datang terus dan masalah buruh-buruh di BUMN itu," kata Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning.
Ribka mengatakan, komisinya sudah memberikan surat pemberitahuan kepada Komisi VI DPR RI yang merupakan mitra kerja dari Kementerian BUMN untuk memanggil Dahlan dalam rapat kerja bersama Komisi IX.
"Itu kan izin pemberitahuan sudah lama, dan menteri kita dipinjam ke komisi-komisi lain itu tidak ada masalah. Lalu kenapa masalah ini dibuat rumit," ujar dia.
Oleh karena itu Ribka mengharapkan, Dahlan Iskan dapat hadir dalam pemanggilan tersebut sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi oleh para buruh dan pekerja BUMN saat ini.
"Kita berharap dia bisa hadir, apalagi ini persoalan bukan komisi lagi tapi pimpinan DPR. Jadi pimpinan DPR Pak Pramono Anung juga sudah memberikan surat kepada presiden terkait kehadiran Dahlan di DPR," tuturnya.
Jadi, kata Ribka, Dahlan harus memenuhi panggilan komisinya. Masalah ini, kata Ribka, bukan untuk Dahlan saja, tetapi untuk kementerian lain yang dipanggil oleh DPR.
Terkait pemanggilan ini, Dahlan Iskan berjanji akan memenuhi panggilan Komisi IX Bidang Ketenagakerjaan DPR. Dahlan mengatakan, kedatangannya ke komisi IX ini karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta dia datang.
"Iyalah (datang ke Komisi IX) sudah diminta Presiden, saya harus tunduk ke Bapak Presiden," kata Dahlan. Dahlan tak membantah bahwa dia ditegur oleh Presiden.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memintanya hadir jika dipanggil oleh DPR. "Saya diminta hadir, saya nggak tahu apakah itu teguran, atau bukan teguran. Apakah itu teguran keras atau ringan saya nggak tahu. Saya diminta hadir, tapi bukan untuk hari ini, karena di komisi VI saya selalu hadir," ujarnya. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Itu kan izin pemberitahuan sudah lama, dan menteri kita dipinjam ke komisi-komisi lain itu tidak ada masalah. Lalu kenapa masalah ini dibuat rumit," ujar dia.
