Sumber :
- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews -
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menemukan fakta ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan, hingga menjelang akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Peneliti SLI, Dewi Arum, menjelaskan ketidakpuasan publik terhadap penegak hukum mulai menurun sejak seratus hari kepemimpinan SBY Kabinet Bersatu jilid II pada Januari 2010. Saat itu, publik yang tidak percaya terhadap penegak hukum sebesar 37,4 persen. Dari bulan ke bulan tingkat ketidakpercayaan publik mulai meningkat.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Peneliti SLI, Dewi Arum, menjelaskan ketidakpuasan publik terhadap penegak hukum mulai menurun sejak seratus hari kepemimpinan SBY Kabinet Bersatu jilid II pada Januari 2010. Saat itu, publik yang tidak percaya terhadap penegak hukum sebesar 37,4 persen. Dari bulan ke bulan tingkat ketidakpercayaan publik mulai meningkat.
Ia mencontohkan pada Oktober 2010, tepat di satu tahun pemerintahan SBY, 41,2 persen publik tidak puas pada penegak hukum. Pada September 2011 mereka yang tidak puas meningkat menjadi 50,3 persen. Sementara pada April 2013, yang tidak puas mencapai 56,6 persen.
"Penegakan hukum di masa pemerintahan SBY juga dinilai tidak lebih baik dari pemerintahan presiden sebelumnya," kata Dewi di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu 7 April 2013.
Menurut Dewi, sebesar 41,3 persen publik menilai bahwa penegakan hukum pada pemerintahan SBY biasa saja dibandingkan dengan penegakan hukum pada masa presiden sebelumnya. Bahkan, menurut Dewi, sebesar 26,5 persen menyatakan penegakan hukum masa pemerintahan SBY lebih buruk dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.
"Penilaian ini tentu sebuah ironi dalam perjalanan berbangsa dan negara. Idealnya, pergantian kepemimpinan nasional diikuti dengan perbaikan kondisi kebangsaan di berbagai sektor, termasuk penegakan hukum," ujar dia.
Angka ini didapat dari survei yang dilakukan pada tanggal 1-4 April 2013 pada 1200 responden dengan menggunakan metode multistage random sampling dan margin error sebesar 2,9 persen. Survei ini juga dilakukan di 33 provinsi di Indonesia.
Dewi menjelaskan salah satu penyebab utama adalah karena lemahnya kepemimpinan nasional. Apalagi, kata dia, ketika terpilih kembali sebagai presiden, SBY berulang kali menyampaikan ke publik bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi agenda utama pemerintahannya.
"Ironisnya banyak kasus korupsi yang terjadi dalam lingkungan SBY sendiri, baik di pemerintahan maupun partai politiknya," kata Dewi.
Ia mencontohkan di pemerintahan, Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng ditetapkan sebagai tersangka korupsi Hambalang. Sementara, di lingkungan politik SBY di Partai Demokrat terdapat mantan Ketua Umum Anas Urbaningrum, Nazarudin, dan Angelina Sondakh.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ia mencontohkan pada Oktober 2010, tepat di satu tahun pemerintahan SBY, 41,2 persen publik tidak puas pada penegak hukum. Pada September 2011 mereka yang tidak puas meningkat menjadi 50,3 persen. Sementara pada April 2013, yang tidak puas mencapai 56,6 persen.
