Sumber :
- VIVAnews/Riza Nasser
VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Priyo Budi Santoso, mengaku banyak mendapat keluhan dari berbagai kalangan terkait diberlakukannya bendera GAM sebagai bendera provinsi di Aceh. Ini, kata Priyo, akan menimbulkan masalah baru bagi proses perdamaian di Aceh.
Baca Juga :
Kemnaker Mendukung Penataan NLE dengan Diimbangi Peningkatan Pelindungan Kerja TKBM di Pelabuhan
"Persoalan ini sangat serius, agar semua pimpinan di Aceh yang terpilih secara demokratis, hendaknya kita mengikhtiarkan memelihara rasa keamanan di Aceh," kata Priyo di Gedung DPR, Jumat 5 April 2013.
Untuk itu, Priyo berharap Presiden bertindak agar tidak ada pengibaran bendera apapun di Aceh, sampai masalah qanun (peraturan daerah) pemprov Aceh ini selesai.
Baca Juga :
Selain Perpanjangan Kontrak, Erick Thohir Ungkap Perbincangan dengan Shin Tae-yong di Qatar
Tak hanya sampai di situ, hal ini juga memicu usulan agar Provinsi Aceh dimekarkan menjadi tiga provinsi.
"Ini bermunculan karena mereka tidak nyaman dengan kondisi Aceh saat ini. Usulan itu ada, maka saya anjurkan agar Aceh tetap bersatu, agar tidak terjadi pemekaran. Saya memberikan saran kita semua kembali memihak kepada kedamaian ketentraman dan kekondusifan masyarakat Aceh," ujar Priyo.
Priyo mengaku saat ini DPR sudah melakukan berbagai hal untuk keamanan dan kesejahteraan Aceh. Bahkan, sebagai provinsi yang istimewa, DPR memberikan dana sekitar Rp 20 triliun untuk Aceh. "Sementara provinsi lain tidak boleh iri," ujar dia. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ini bermunculan karena mereka tidak nyaman dengan kondisi Aceh saat ini. Usulan itu ada, maka saya anjurkan agar Aceh tetap bersatu, agar tidak terjadi pemekaran. Saya memberikan saran kita semua kembali memihak kepada kedamaian ketentraman dan kekondusifan masyarakat Aceh," ujar Priyo.
