- Biro Pers Istana/Abror Rizki
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Selain jabatan itu, SBY juga masih menjabat sebagai ketua majelis tinggi, ketua dewan pembina dan ketua komisi pengawas partai.
Pengamat politik dari The Indonesia Institute, Hanta Yuda, menganggap, dengan menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat, justru akan menjadi bumerang bagi SBY.
Sebab, saat ini yang menjadi kekuatan partai Demokrat, adalah kinerja SBY di pemerintahan. Dengan rangkap jabatan, potensi terganggunya kinerja SBY di pemerintah akan sangat besar.
"Ketua hariannya rangkap jabatan, logikanya kalau rangkap jabatan potensi fokus mengelola pemerintahan itu juga besar, kalau terganggu yang rugi elektabilitas Demokrat juga," kata kata Hanta Yudha di Gedung DPR, Senin, 1 April 2013.
Logisnya, kata Yudha, SBY dan para menterinya harus fokus pada kinerja pemerintahan. Hal ini akan menguntungkan Partai Demokrat. Dalam jangka pendek, posisi SBY sebagai Ketua Umum memang akan meredam faksionalisme. Namun pada jangka menengah, Demokrat akan menerima ujian pada elektabilitas partai dan konsolidasi partai. "Partai ini terjebak pada personalisasi dan figur, bukan pada sistem," ujarnya.
Namun, menurut Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDIP, Pramono Anung, rangkap jabatan bukan hal baru dan tak hanya terjadi pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat Megawati Soekarnoputri menjadi kepala negara, ia juga merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Ketika itu, lanjut dia, Megawati menyerahkan tugas-tugasnya sebagai Ketua Umum kepada Sekretaris Jenderal dan para pengurus PDIP lainnya. Maka jika SBY melakukan persis seperti itu, bukan tak mungkin ia tetap bisa fokus menjalankan tugas-tugasnya sebagai Presiden.
“Yang penting SBY konsentrasi kepada masalah negara daripada partai sesuai harapan publik. Satu bulan ini kan beliau terlihat agak terganggu karena mengurus partai. Sekarang yang penting beliau fokus menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai presiden,” kata Pramono.
Belum Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah, Hanura Lihat Dinamika Politik
Ketua Umum Partai Hanura menyatakan partainya belum menentukan sikap politik untuk menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi pemerintah usai putusan MK.
