Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti menyarankan agar Partai Demokrat tidak memaksakan SBY menjadi ketua umum. Menurut Ikrar, internal Demokrat sebaiknya melakukan kajian, simulasi politik mengenai untung ruginya sebelum memutuskan hal itu.
Baca Juga :
Panas Ekstrem Melanda Thailand, 30 Orang Tewas
"Buat saya, terus terang, baik untuk SBY dan Partai Demokrat, itu justru merupakan suatu kerugian besar. Kalau kemudian SBY dipilih menjadi ketua umum," katanya saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu 27 Maret 2013.
Ikrar mengatakan SBY adalah seorang Presiden RI yang pernah mengatakan kepada para menterinya agar fokus pada pekerjaan dan jangan kemudian mengurusi partai, atau mencari keuntungan untuk partainya khususnya di tahun 2013-2014 ini.
Baca Juga :
PlayStation 5 bikin Sony Semringah
"Apakah pernyataan itu sesuai dengan keinginan PD untuk menjadikan dia sebagai ketum partai," ujarnya.
Ikrar lantas menyindir juru bicara, staf ahli Presiden, baik bidang politik atau yang lainnya yang mengatakan bahwa Presiden mengerjakan urusan partai pada hari libur. "Buat apa Gamawan Fauzi memberikan teguran keras kepada Jokowi yang juga melakukan hal seperti itu pada hari libur? Jadi ini harus tegas," katanya.
Ikrar melanjutkan bahwa jika SBY menjadi ketum akan menjadikan partai tersebut sebagai bayi yang terus menjadi bayi dan tidak pernah dewasa. Hal itu terjadi karena semuanya tergantung pada SBY.
"Itu yang kemudian menjadikan namanya Partai Demokrat itu runtuh posisinya sebagai partai modern dan kemudian tetap menjadi satu fans club-nya SBY," ucapnya.
Ikrar memprediksi posisi ketua umum untuk SBY tidak akan meningkatkan elektabilitas partai. Alasannya adalah SBY tidak akan laku dijual dalam pemilu 2014 baik dalam pemilu legislatif atau presiden.
"Karena dengan adanya sejumlah peristiwa seperti di Sleman, OKU dan kasus lain, itu menjadikan legitimasi Presiden SBY menjelang berakhirnya masa jabatannya semakin merosot," ucapnya. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ikrar lantas menyindir juru bicara, staf ahli Presiden, baik bidang politik atau yang lainnya yang mengatakan bahwa Presiden mengerjakan urusan partai pada hari libur. "Buat apa Gamawan Fauzi memberikan teguran keras kepada Jokowi yang juga melakukan hal seperti itu pada hari libur? Jadi ini harus tegas," katanya.
