POLITIK

Maju Mundur Revisi UU Pilpres

Pembahasan buntu setelah fraksi-fraksi terpolarisasi dalam dua kubu.

ddd
Selasa, 26 Maret 2013, 20:10 Suryanta Bakti Susila, Nila Chrisna Yulika
Penghitungan suara saat Pemilu Presiden 2009 lalu
Penghitungan suara saat Pemilu Presiden 2009 lalu (VIVAnews/Tri Saputro)
VIVAnews - Empat partai politik tak setuju jika Undang-Undang Pilpres diubah. Mereka keberatan mengubah angka presidential threshold dalam UU itu, yakni pasangan calon presiden bisa diusung partai atau koalisi yang mendapat 20 persen suara sah pemilu legialatif atau 25 persen perolehan kursi anggota DPR.

Keempat partai itu adalah Demokrat, Golkar, PKB dan PAN. Demokrat menilai Undang-Undang Politik seperti UU Partai Politik dan UU Pemilu belum mendesak untuk dilakukan perubahan. Bahkan, menurut Demokrat, presidential threshold saat ini masih cukup mengakomodir berbagai kepentingan. 

"Angka ini cukup toleran untuk Indonesia," kata anggota Baleg dari Fraksi Demokrat, Subiakto Priosoedarsono dalam rapat baleg, Selasa 26 Maret 2013.

Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota baleg lainnya dari Fraksi Golkar Ali Wongso Sinaga. Menurutnya, UU nomor 24 tahun 2008 masih relevan digunakan pada pilpres 2014 mendatang. "Golkar tidak menemukan alasan substantif yang memaksa untuk mengubah UU ini," kata dia.

PKB dan PAN tetap menginginkan PT sebesar 20 persen untuk perolehan suara nasional untuk memastikan efektivitas pemerintah mendatang. Perubahan UU Pilpres disuarakan PKS, Gerindra, Hanura, PDIP dan PPP.

Menurut anggota baleg dari Hanura, Sunardi Ayub, UU Pilpres ini perlu diubah agar semua partai yang lolos 3,5 persen berhak mengusulkan capres dan cawapres. "Ini akan menghadirkan lebih banyak alternatif tokoh untuk dipilih. Jangan mempersempit kesempatan bagi parpol lain," ujar dia.

Martin Hutabarat dari Fraksi Gerindra menyatakan revisi itu agar bisa memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang ingin menjadi capres dan cawapres.

Pada kejadian-kejadian lalu ada dinamika di masyarakat agar pasangan tidak terbatas satu dua figur saja. Harus banyak pasangan. "Kalau hanya 20 persen maka tidak mungkin terpilih calon yang benar-benar dicintai masyarakat. Oleh karena itu kita harus pikirkan benar-benar. Kita menginginkan perubahan," katanya.

Atas beberapa pendapat ini, akhirnya Ketua Baleg, Ignatius Mulyono menunda pembahasan UU Pilpres. "Kita akan serahkan waktu untuk lobi tingkat kapoksi. Tanggal 4 April 2013 jam 15.00 kita akan berkumpul lagi bahas lanjutannya," katanya. (umi)


© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com

Konten ini dikirimkan oleh pembaca anggota VIVAlog