Marzuki: Ada Niat Baik dalam Syarat Ketum Tak Boleh Rangkap Jabatan

VIVAnews - Syarat bahwa Ketua Umum Partai Demokrat pengganti Anas Urbaningrum tidak boleh rangkap jabatan dinilai sejumlah kalangan sebagai salah satu upaya menjegal beberapa kader yang akan maju mencalonkan diri. Salah satunya Marzuki Alie. 

Namun, Majelis Tinggi Partai Demokrat akhirnya mencabut aturan ini. Tapi, aturan lainnya tetap berlaku, misalnya, terpilih secara demokratis, tidak mau menjadi calon presiden, pernah menjadi pengurus dan tokoh senior.

Soal adanya persyaratan ini, Marzuki menilai pasti ada niat baik dibalik itu. Sehingga ia tidak terlalu mengkhawatirkannya.

"Semua kader yang berkomentar pasti niatnya baik. Tidak mungkin kader berkomentar dengan niat tidak baik," kata Marzuki Alie, Kamis 21 Maret 2013.

Hingga kini, Marzuki belum juga mengungkapkan keinginannya untuk maju ke bursa pencalonan ketua umum, meski ia bersama dengan Max Sopacua dan Saan Mustofa disebut-sebut akan bersaing memperebutkan kursi bekas Anas Urbaningrum tersebut dalam KLB di Bali akhir Maret nanti.

"Tidak ada misal dalam KLB, titik. Tidak ada kata siap dan belum siap untuk maju. Tidak ada kata ditunjuk," tegas Marzuki.

Marzuki yang kini menjabat sebagai Ketua DPR RI ini mengaku pembentukan panitia Kongres Luar Biasa (KLB) ditentukan oleh internal partai. Ia pun tidak terlibat. 

"Saya tidak tahu dan tidak mengerti," katanya.

Marzukie juga enggan berkomentar soal besarnya pengaruh Majelis Tinggi dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam menentukan pengganti Anas. Meski perihal pemilihan lokasi kongres di Bali dikatakan sejumlah kalangan dipilih karena merupakan basis politik dan pendukung kuat kubu SBY.

"Soal itu tanyakan kepada Pak Jero Wacik (Sekretaris Dewan Pembina Demokrat). KLB itu urusan internal partai dan saya tidak berkompeten untuk berbicara," tuturnya.

Berdasarkan hasil rapat Majelis Tinggi, telah ditetapkan panitia penyelenggara KLB yang akan dilakukan pada 30-31 Maret 2013 di Bali. Organizing Committee dijabat oleh Max Sopacua dan sekretarisnya Toto Ryanto, sementara Stering Committee dijabat oleh Edhie Baskoro Yudhoyono dan sekretarisnya Johnny Allen. (adi)