SBY: Pengurus Tak Teken Pakta Integritas Langsung Diberhentikan

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono
Sumber :
  • VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews -
Terungkap, Alasan Rizky Irmansyah Sukses Curi Perhatian Nikita Mirzani
Ketua Majelis Tinggi sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, memimpin langsung misi penyelamatan Partai Demokrat.

Top Trending: Suami Sandra Dewi Punya Saham Triliunan, Ramalan Jayabaya Soal Masa Depan Indonesia

Keputusan ini disampaikan langsung oleh SBY usai bertemu dengan anggota Majelis Tinggi dan petinggi Partai Demokrat di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat malam, 8 Februari 2013.
Berpengalaman di DPR, Sumail Abdullah Dinilai Berpotensi Maju Pilkada Banyuwangi


Ada delapan poin solusi untuk menyelamatkan Partai Demokrat dari keterpurukan. Sebagai langkah konkret, SBY menegaskan, semua pengurus partai diminta menandatangani pakta integritas.


"Saya harapkan penandatanganan pakta integritas ini selesai Februari 2013. Bagi pejabat utama Partai Demokrat yang tidak bersedia untuk menandatangani pakta integritas itu, akan langsung kami berhentikan dari kepengurusan partai," kata SBY.


Majelis Tinggi juga akan melakukan reposisi sejumlah personel Partai Demokrat. Acuannya, integritas, kapasitas,
right person in the right place.

Setiap kader utama, SBY melanjutkan, wajib menyerahkan laporan kekayaaannya kepada Komisi Pengawas Partai Demokrat. Mengacu pada format KPK, wajib memberitahukan NPWP, guna memastikan pembayaran pajak bagi yang diwajibkan untuk itu.


"Di samping melalui seleksi, pakta integritas merupakan syarat ketentuan anggota calon legislatif, menteri, gubernur, walikota, presiden, dan wakil presiden. Bagi kader yang tidak bersedia, tak akan pernah dicalonkan Partai Demokrat untuk posisi apa pun," SBY menegaskan.


Selama ini, menurut SBY, manajemen Partai Demokrat tidak berjalan dengan baik sebagaimana organisasi modern. Untuk itu, sebagai penanggung jawab penyelamatan partai, Yudhoyono akan menegakkan manajemen aturan dan etika partai.


SBY juga akan menata dan menertibkan
public relation
Partai Demokrat, termasuk siapa saja yang mendapatkan otoritas untuk memberikan pernyatan pers.


"Saya melihat
public relation
yang dijalankan Partai Demokrat selama ini kurang cerdas. Sering saling menyudutkan dan bahkan gagal untuk menyampaikan yang telah dilakukan pemerintah serta Partai Demokrat sendiri," kata SBY. (art)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya