Prabowo: Korupsi di RI Masuk Stadium Berbahaya

Prabowo Subianto di deklarasi cagub-cawagub Sumut, Gus Irawan dan Soekirman
Sumber :
  • ANTARA/Septianda Perdana
VIVAnews
Kasus DBD Melonjak Tajam di Jakarta, Dinkes DKI Ungkap Penyebabnya
- Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan kasus korupsi dan inefisiensi anggaran di Indonesia sudah masuk stadium membahayakan dan mengancam kedaulatan bangsa.

Penyerang AC Milan Rafael Leao Bisa Dapat Ballon d'Or

Menurutnya, negara ini akan gagal dan tumbang jika tidak segera melakukan perubahan kebijakan pro rakyat. "Sejarah mengatakan negara besar seperti Uni Soviet, dan rezim kuat di timur tengah tumbang. Tidak ada uang untuk tentara dan rakyat karena korupsi, inefisiensi, merajalela di elit," kata Prabowo saat menjadi pembicara Dialog Nasional yang diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Selasa 2 Februari 2013.
Is It Eating Ramen Good for Your Health Body?


Tidak sejahteranya rakyat dan minimnya anggaran keamanan menyebabkan munculnya persoalan kecil yang bisa berujung pada aksi huru hara dan tumbangnya sebuah rezim.

 

Prabowo mencontohkan informasi yang diperolehnya dari salah satu wakil gubernur DKI terkait dugaan kasus korupsi anggaran yang terjadi dalam APBD DKI Jakarta periode lalu.

 

Penggunaan anggaran pembelian barang dengan mengambil keuntungan 10-20 persen, menurutnya dapat diwajarkan dalam hal dagang. Namun, jika sampai ratusan bahkan ribuan persen itu sudah membahayakan.

 

Ia mencontohkan adanya anggaran
scanner
seharga Rp2 juta yang dianggarkan Rp200 juta, biaya pembangunan, biaya halte bus sampai Rp24 miliar dan motor pemadam kebakaran harga Rp26 juta dianggarkan Rp260 juta. "10-20 persen itu bisa diwajarkan dalam dagang, tapi ini ratusan persen di DKI, keterlaluan," jelasnya.

 

Selain kasus korupsi, Prabowo juga menilai pemborosan dan inefiesiensi anggaran sedang terjadi di Indonesia. Dia mencontohkan borosnya pelaksanaan pemilukada di salah satu provinsi di mana pemenangnya menghabiskan dana Rp600 miliar, sementara yang kalah Rp400 miliar. "Jumlahnya sudah satu triliun, dana dari mana itu, pasti dari anggaran dan itu baru provinsi, belum kabupaten dan kota," tambahnya.

 

Kondisi pengunaan anggaran akan semakin tidak efisien dengan adanya rencana penambahan empat provinsi dan 16 kabupaten di Indonesia. Akibatnya anggaran daerah hanya akan habis untuk belanja pegawai, rumah dinas, gedung DPRD dan banyak lagi fasilitas pemerintahan lainnya.

 

"Perlu dipertimbangkan ulang kelanjutan pemilihan langsung kepala daerah dan pemekaran wilayah. Itu tidak efisien," ujarnya. (eh)


Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya