Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan, posisi presiden PKS setelah Lutfi Hasan Ishaaq menyatakan mengundurkan diri harus segera diisi untuk memimpin jalannya roda organisasi.
Baca Juga :
TVXQ Otw ke Indonesia Hari ini! Siap Berikan Penampilan Spesial ke Cassiopeia di 20 April Mendatang
"Posisi Presiden PKS harus segera diisi, harus ada yang ditunjuk dan dibawa ke majelis dewan syuro," kata Ketua DPW PKS DIY, Sukamta, saat dihubungi VIVAnews pada Kamis 31 Januari 2012 di Yogyakarta.
Menurut Sukamta, ada beberapa anggota dewan pimpinan pusat PKS yang memiliki peluang besar untuk maju menjadi Presiden PKS. Dari mereka yaitu Ketua Fraksi PKS DPR RI, Hidayat Nurwahid, Sekjen PKS, Anis Matta dan Bendahara Umum Mahfudi Abdurrahman. "Mereka punya kans yang sama," ujar dia.
Sukamta mengungkapkan, pasca penetapan Luthfi sebagai tersangka pihaknya telah melakukan konsolidasi internal supaya kader-kader tetap solid. Sebab banyak kader dan simpatisan yang mempertanyakan kasus tersebut, sehingga bisa mengganggu keberlangsungan jalannya organisasi.
"Banyak kader dan simpatisan yang mempertanyakan kasus itu, kami merasa ada ketidak adilan dalam proses hukum ustadz LHI. Sekarang kami sedang melakukan konsolidasi internal," kata Anggota Majelis Syuro PKS itu.
Meski demikian, DPW PKS DIY tetap mendukung langkah-langka KPK agar tetap independen dalam memberantas korupsi di Indonesia. "DPW PKS DIY menyerahkan masalah ini pada prosedur hukum yang berlaku."
Pengurus dan kader PKS DIY memberi dukungan moral kepada Presiden PKS yang tengah menjalani proses hukum tersebut. "Kami tetap memberikan suport moral dan doa kepada ustadz LHI, semoga beliau mendapatkan keadilan," kata Dosen Teknik Mesin itu.
Jadi Pecut
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Nusa Tenggara Barat (NTB), Suryadi Jaya Purnama, mengatakan penetapan status tersangka terhadap Luthfi menjadi “pecut” untuk Partai berlambang padi kapas itu untuk lebih solid.
“Kami menilai masalah tersebut malah membuat Partai Keadilan Sejahtera lebih dewasa,” kata Suryadi.
Wakil Ketua DPRD NTB itu menilai kasus yang dihadapi oleh Presiden PKS tersebut merupakan ritual rutin menjelang pemilihan umum 2014. Menurutnya, permasalahan tersebut dinilai tidak murni sebagai kasus hukum.
"Ini ritual rutin jelang pemilihan umum. Ada proses mendiskreditkan antara satu dengan yang lainnya,” ujarnya. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Banyak kader dan simpatisan yang mempertanyakan kasus itu, kami merasa ada ketidak adilan dalam proses hukum ustadz LHI. Sekarang kami sedang melakukan konsolidasi internal," kata Anggota Majelis Syuro PKS itu.
