Maju Pilgub Jatim, Khofifah Dilamar PDIP?

Calon Gubernur Jatim Khofifah Endar Parawansa dan Megawati Soekarnoputri
Sumber :
  • Antara/ Arief Priyono

VIVAnews - Ketua Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, Khofifah Indar Parawansa, telah mengambil formulir calon gubernur Jawa Timur di DPP PDIP. Padahal sebelumnya, PKB telah menggadang-gadangkan hendak mencalonkan mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan ini.

Putra Mahkota Abu Dhabi Telepon Gibran Ucapkan Selamat Jadi Pemenang Pilpres 2024

"Benar, Khofifah sudah mengambil formulir di kantor pusat. Beliau bisa saja maju dari PDIP," ujar politisi PDIP Surabaya, Saleh Ismail Mukadar, Senin 28 Januari 2013.    

Meski begitu, belum bisa dipastikan kapan Khofifah akan mengembalikan formulir sekaligus mendaftarkan diri secara resmi untuk bertarung dalam Pilgub Jatim periode 2014-2019. Sesuai jadwal, Pilgub Jatim akan dihelat pada 29 Agustus 2013.   

Prediksi Premier League: Brentford vs Manchester United

Menurut Saleh, peluang Khofifah terbuka lebar. Selain Khofifah, nama lain yang dilirik PDIP menuju kursi Jatim 1 adalah Wakil Wali Kota Surabaya Bambang DH dan mantan Sekjen DPP PDIP Pramono Anung. Dia mengatakan, tidak sedikit kader menginginkan Pramono berlaga di bursa cagub Jatim.    

"Pramono Anung sangat bersedia jika ditugaskan partai. Tinggal menunggu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri memberikan rekomendasinya," kata mantan Ketua DPC PDIP Surabaya itu.

Viral Momen Warga Suudzon dengan Polisi, Dikira Razia Ternyata Sedang Bagi-bagi Takjil

PDIP juga diharapkan berani menurunkan pasangan calon gubernur dan wakil. Karena, kata Saleh, PDIP sejatinya tidak memerlukan koalisi untuk mengantar pasangan calonnya. Di DPRD Jatim, partai berlambang banteng moncong putih ini memiliki lebih dari 15 kursi sebagai syarat pengajuan.    

"Ini menyangkut kehormatan partai, maka PDIP harus memiliki pasangan dan bertarung melawan calon incumbent. Semoga sebelum Maret 2013 sudah ada kepastian dan calon yang diusung harus memiliki elektabilitas tinggi di Jatim," katanya. (eh)

Mendagri Tito Karnavian

Mendagri: Dewan Kawasan Aglomerasi Bukan Ambil Alih Kewenangan Pemerintahan Daerah

Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi dalam RUU DKJ tidak akan mengambil alih kewenangan pemerintah daerah.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024