- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ferry Kurnia Rizkiansyah, membantah ada alokasi membayar pemberitaan di media massa meski ada mata anggarann pemberitaan pemilu sebesar Rp66,9 miliar.
Menurutnya, pos itu rinciannya untuk sosialisasi, pendidikan pemilih, informasi pemilu dalam bentuk iklan layanan masyarakat, pamflet, poster, bulletin, dan media lainnya.
"Bukan membayar pemberitaan di media massa seperti koran, majalah, televisi, radio, atau media online," kata Ferry di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat 25 Januari 2013.
Ferry mengungkapkan anggaran itu bukan hanya untuk KPU pusat, tapi juga disebar ke 497 satuan kerja di kabupaten/kota dan 33 satuan kerja di provinsi. ”Anggaran itu akan kami gunakan awal Februari 2013,” pungkas Ferry.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, mengatakan bahwa pihaknya sudah beberapa kali mengajukan anggaran untuk tahun 2013 ke DPR, tetapi belum ada tanggapan.
”Setiap RDP (rapat dengar pendapat antara KPU dengan Komisi II DPR) kami sampaikan, mulai 21 Mei 2012 hingga Januari 2013 ini,” katanya kepada wartawan di kantor KPU, Jakarta, Jumat, 25 Januari 2013.
Menurutnya, usulan anggaran itu khusus untuk persiapan Pemilu 2014, karena sepanjang tahun depan, KPU tidak akan menggelar pemilihan umum kepalada daerah.
Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, mempertanyakan usulan anggaran KPU untuk persiapan Pemilu tahun 2014 yang sebesar lebih dari Rp7,3 triliun. Ia menilai, anggaran itu tak masuk akal, terutama untuk alokasi anggaran peliputan yang mencapai Rp40,4 miliar dan press tour sebesar Rp13,1 miliar
Uchok bahkan menilai alokasi anggaran untuk media massa atau untuk peliputan dan pemberitaan tidak diperlukan. ”Yang dibutuhkan publik melalui media adalah berita dari KPU atau keterbukaan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Jangan lagi ada anggota KPU pelit memberikan komentar, data, atau salinan dokumen kepada publik. Harus transparan.”
