- Rumgapres/Abror Rizki
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kesiapan kelembagaan demokrasi belum sepenuhnya mendukung iklim investasi di Indonesia. Dia memprediksi tugas mematangkan kelembagaan itu perlu setidaknya tiga periode presiden lagi.
"Para calon presiden tidak perlu khawatir tidak kebagian pekerjaan rumah," kata SBY saat memberikan kuliah umum bertema Indonesia Demokrasi Outlook yang dihelat KNPI di Ruang Flores, Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa 15 Januari 2013.
Dalam kesempatan itu, SBY mempertanyakan manakah yang harus didahulukan antara pembangunan ekonomi atau pembangunan demokrasi. Menurutnya, Indonesia pernah mengambil kebijakan menomorsatukan pembangunan ekonomi. Namun, demokrasi tidak berkembang baik.
Pada periode berikutnya, demokrasi menjadi pilihan. Namun, kata SBY, demokrasi itu memunculkan konflik komunal dan kegaduhan politik yang mempengaruhi iklim investasi. "Ekonomi merupakan hal yang penting dan selaras dengan pembangunan demokrasi," ujarnya.
SBY kemudian melontarkan pertanyaan retoris, dalam demokrasi harus memilih orang kuat ataukah sistem kuat. Menurut dia, sistem demokrasi yang baik akan menjaga kehidupan politik, siapapun pemimpinnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan keseimbangan atau check and balances antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.