PKS Kritik Keras Survei LSI Lingkaran Soal Partai Islam

Hidayat Nur Wahid Saat Kampanye Akbar PKS di Gelora Bung Karno
Sumber :
  • VIVAnews/Tri Saputro

VIVAnews – Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, mengingatkan lembaga-lembaga survei agar tidak menjadi alat politik tak sehat dalam perpolitikan tanah air.

PKS sendiri, menurut Hidayat, tak takut dengan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia yang menunjukkan tidak ada partai politik Islam yang mendapat suara lebih dari lima persen apabila pemilihan umum digelar hari ini.

“Harus ditegaskan, survei itu menyebutkan 'Kalau pemilu digelar hari ini'. Tapi harus diingat bahwa pemilu tidak digelar hari ini. Perubahan justru terjadi di hari-hari terakhir. Menit terakhir bisa mengubah seluruh konstelasi politik. Apalagi Pemilu 2014 masih satu setengah tahun lagi,” kata Hidayat kepada VIVAnews, Senin 15 Oktober 2012.

Pada lingkup provinsi DKI Jakarta saja, ujar Hidayat, banyak lembaga survei tidak akurat ketika memprediksi hasil putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2012.

Ramalan Zodiak Kamis 18 April 2024: Taurus Alami Krisis Keuangan, Virgo Harus Menjauhi Orang Negatif

“Banyak faktor yang membawa perubahan. Jadi survei bukan realita dari hasil pemilu, sehingga tidak boleh ditunggangi untuk mengarahkan opini bahwa partai-partai Islam tidak laku sehingga calon pemilih tidak perlu mempertimbangkan partai Islam, dan sehingga partai Islam tak perlu repot-repot menyongsong pemilu,” ujar Ketua Fraksi PKS itu.

PKS juga mengkritik faktor-faktor yang disebut LSI Lingkaran menjadi penyebab jebloknya elektabilitas partai-partai Islam, salah satunya poin yang menyebutkan partai nasionalis kini semakin mengakomodir kepentingan umat Muslim. Berdasarkan survei LSI Lingkaran, sebanyak 57,8 persen responden memang percaya partai nasionalis bisa mengakomodir kepentingan umat Islam.

“Artinya berdasarkan survei itu, partai nasionalis pun membawa agenda agama ke dalam programnya, sehingga tidak relevan lagi mendikotomikan antara partai Islam dan non-Islam,” ujar Hidayat.

PKS pun mengkritik dikotomi yang belakangan dibangun sejumlah lembaga survei, sehingga mengesankan partai nasionalis kini berjiwa agamis, sedangkan partai Islam tidak nasionalis.

Fakta 2009

Untuk menantang dikotomi itu, PKS kemudian membeberkan hasil Pemilu 2009 sebagai sampel. Pada Pemilu 2009, jelas Hidayat, ada 36 parpol yang bertarung – 7 parpol Islam atau berbasis massa umat Islam, sedangkan 29 parpol nasionalis.

“Dari 7 parpol Islam itu, ternyata yang diminati rakyat dan lolos ke parlemen ada 4, yaitu PKS, PPP, PKB, dan PAN." Sementara yang tidak lolos ke parlemen hanya 3, yaitu PBB, PNUI, dan PMB. Artinya, lebih dari 60 persen partai Islam lolos ke parlemen. Lebih banyak partai Islam yang lolos ke parlemen ketimbang yang tidak,  kata Hidayat.

“Bandingkan dengan partai nasionalis. Dari 29 parpol nasionalis, hanya 5 yang masuk parlemen, yaitu Demokrat, Golkar, PDIP, Gerindra, dan Hanura. Sebanyak 24 partai nasionalis sisanya tidak diminati. Artinya, hanya seperenam dari total partai nasionalis yang masuk parlemen. Mayoritasnya justru tidak dipilih,” kata Hidayat lebih lanjut.

Fakta-fakta itu, menurut Hidayat, juga harus diperhatikan. “Jadi tidak serta-merta partai nasionalis sekuler dipilih rakyat dan partai agama ditinggalkan rakyat,” ujar Hidayat. Oleh sebab itu PKS berpendapat, survei yang mendikotomikan antara partai Islam dan partai non-Islam adalah menyesatkan dan tidak membantu pendewasaan politik.

bertajuk “Makin Suramnya Partai dan Capres Islam di Pemilu 2014” itu digelar tanggal 1-8 Oktober 2012 dan dirilis Minggu, 14 Oktober 2012, dengan margin of error 2,9 persen. (umi)

Teka-teki Justin Hubner Main saat Indonesia U-23 Vs Australia U-23
Syahrul Yasin Limpo (SYL), Jalani Sidang Perdana

Ternyata SYL Pakai Uang Peras Pejabat Kementan untuk Renovasi Rumah dan Perawatan Keluarga

Mantan ajudan Syahrul Yasin Limpo alias SYL, Panji Hartanto mengungkapkan bahwa bosnya menggunakan uang hasil palak pejabat di Kementerian Pertanian RI untuk merenovasi r

img_title
VIVA.co.id
18 April 2024