- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Alie, mengatakan partainya terganggu dengan daftar partai politik "terkorup" yang dikeluarkan Sekretaris Kabinet, Dipo Alam. Daftar itu didasarkan pada permohonan izin pemeriksaan (PIP) pejabat negara atau anggota dewan yang terlibat kasus hukum yang disampaikan kepada presiden.
"Terganggu juga ada," kata Suryadharma di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Senin 1 Oktober 2012.
Sebelumnya, Dipo Alam mengeluarkan daftar izin pemeriksan pejabat yang diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia menyebut ada 176 izin pemeriksaan terhadap pejabat yang terjerat hukum.
Berdasarkan daftar itu, sebanyak 64 pejabat bermasalah berasal dari Partai Golkar, 32 orang dari PDIP, dan 20 orang dari Partai Demokrat. Sementara itu, 17 orang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 9 orang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 7 orang Partai Amanat Nasional (PAN), 4 orang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 2 orang dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan PNI Marhaen, PPD, PKPI dan Partai Aceh masing-masing 1 orang.
Namun, dia mengatakan daftar itu juga ada sisi positifnya. Menurut pria yang juga menjabat sebagai Menteri Agama ini, daftar yang dikeluarkan Dipo Alam itu tidak perlu dibesar-besarkan. Daftar itu, kata dia,harus dijadikan sebagai introspeksi masing-masing.
"Ya, tentu komitmen punya integritas. Itu kan menjadi komitmen partai, karena partai pernah meminta ketua KPK untuk melakukan pemahaman tentang UU Korupsi. Jadi itu kita anggap sebagai introspeksi saja lah, tidak usah diramakan," kata Suryadharma, yang juga menjabat Menteri Agama. (ren)
Begal di Depok Nekat Beraksi Siang Bolong demi Beli Sabu
Begal itu menyasar pelajar dan perempuan.
