Politisi Demokrat: Hartati Korban UU Pemda

Pengusaha Hartati Murdaya
Sumber :
  • ANTARA/Jaka

VIVAnews - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika, menegaskan bahwa Hartati Murdaya hanyalah korban dari ketidakberesan sistem pemerintahan daerah dalam hal keamanan berinvestasi. Bagi Pasek, pada dasarnya tidak ada satu pun pengusaha mau menghambur-hamburkan uangnya untuk dibagi-bagi.

"Tapi dia harus merawat relasi dengan kepala daerah setempat. Beliau itu korban juga," kata Pasek di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 9 Agustus 2012.

Untuk itu, Pasek berharap ada perbaikan dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah, yang revisinya sedang digarap Komisi II DPR. Diharapkan, revisi ini bisa mencegah munculnya kasus serupa.

"Dia (Hartati) adalah adalah korban dari sebuah ekses sistem pemerintah daerah. Saya harap ada perbaikan dalam pembahasan RUU Pemda di Komisi III. Sistem ini dulu yang harus diubah," kata Pasek.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan pemilik PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP) Siti Hartati Murdaya sebagai tersangka Rabu kemarin. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu dituding terlibat suap pengurusan Hak Guna Usaha perkebunannya di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

Tak Melulu Konsumsi Pil Vitamin, Ini 5 Buah yang Mengandung Vitamin C Tinggi

Suap Bupati

KPK menduga Hartati selaku Presiden Direktur PT Hardaya Inti Plantations dan PT Cipta Cakra Murdaya (PT CCM) telah memberikan uang suap sebesar Rp3 miliar kepada Bupati Buol Amran Batalipu. KPK sudah menahan Amran.

KPK berencana memeriksa Hartati sebagai tersangka. Selanjutnya, orang dekat Presiden SBY itu akan ditahan. "Apabila diperlukan penyidik atau apabila kasusnya dianggap mendekati selesai, maka yang bersangkutan akan ditahan seperti tersangka lain yang disidik KPK," kata Abraham.

Hartati mengaku dipojokkan dengan kasus ini. "Kami ini sudah berjuang ke daerah terpencil karena terpanggil dan sebagainya, tapi terjadi salah paham seperti ini. Saya akhirnya jadi korban," keluhnya.

Dia juga membantah pernah berhubungan langsung dengan Bupati Amran. "Saya tidak pernah telepon langsung. Ada orang telepon, lalu teleponnya dikasih ke saya, Tapi, bicaranya diplomatis saja, tidak bicara apa-apa," ujarnya. (ren)

Mendagri: Dewan Kawasan Aglomerasi Bukan Ambil Alih Kewenangan Pemerintahan Daerah
Lolly, putri sulung Nikita Mirzani

Tegas! Nikita Mirzani Coret Nama Lolly dari KK, Hak Waris, dan Asuransi: Sudah Gak Peduli!

Lolly sendiri saat ini sudah pulang ke Indonesia setelah tinggal lama di London, Inggris. Nikita Mirzani tahu anaknya itu pulang berdasarkan informasi dari sosial media.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024