RUU Pengadilan Anak Akan Diundangkan

VIVAnews - Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak akan diundangkan pada Rapat Paripurna DPR, 3 Juli 2012 mendatang. RUU ini berisi ketentuan Kementerian Hukum dan HAM menyiapkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), serta penampungan sementara di 33 provinsi. Tak hanya itu, RUU tersebut juga mengamanatkan adanya penyidik anak, hakim anak, hingga petugas khusus di lembaga pembinaan anak.
 
“Nanti ada juga tempat penitipan anak sementara, lalu pembinaan anak dan Lapasnya tidak boleh dicampur,” kata anggota Komisi III, Bukhori Yusuf, di gedung DPR, Jakarta, Rabu, 27 Juni 2012.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Agum Gumelar, berharap RUU Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi langkah Indonesia memperlakukan anak bermasalah hukum dengan layak. "Anak selayaknya mendapatkan hukuman yang sederhana, tidak mendapatkan hukuman yang menghilangkan masa depannya," kata dia.

Ia mengatakan kasus khusus akan diberlakukan bagi anak yang terlibat pidana berat, seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Sesuai syarat dan ketentuan undang-undang bisa ditahan namun tetap mendapat pembinaan. "Jadi bagaimana anak yang berhadapan  dengan hukum ini tidak ditangani secara pidana, tapi pendekatan pembinaan," ujarnya.

Seperti diketahui,  RUU Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 yang dinilai tak menjawab kebutuhan perlindungan anak dalam proses hukum yang melibatkan anak. (adi)