Aburizal: Golkar Makin Populer di Sidoarjo

VIVAnews - Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, meyakini permasalahan lumpur Sidoarjo tak akan dapat menghentikan kemajuan partai yang dipimpinnya. Bahkan, berdasarkan survei, popularitas Golkar terus menanjak di Sidoarjo ini.

"Kalau ditanya apakah (lumpur Sidoarjo) ada dampaknya bagi Partai Golkar, ada. Tapi, itu tidak akan menyetop kemajuan-kemajuan Partai Golkar," ujar Aburizal ketika berdialog dengan para kader dan pengurus Partai Golkar Kota Madiun, Jawa Timur, Rabu, 20 Juni 2012.

Ia menjelaskan, hampir seluruh lembaga survei merilis hasil surveinya bahwa popularitas Partai Golkar secara bertahap terus naik. Padahal, di saat yang sama, lawan-lawan politik Partai Golkar maupun lawan politik dirinya, terus-menerus menebarkan fitnah seputar permasalahan bencana lumpur Sidoarjo, Jawa Timur.

"Bahkan, di Sidoarjo pun popularitas Golkar terus naik dari bulan ke bulan. Itu artinya, masyarakat tidak peduli," kata mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.

Permasalahan seputar bencana itu terus mengemuka, menurut Aburizal, karena ada pihak-pihak tertentu yang mempolitisasi dan menyebarkan fitnah. Padahal, secara hukum, sesuai putusan Mahkamah Agung, PT Lapindo Brantas dinyatakan tidak bersalah dan tidak diwajibkan bertanggung jawab. Sebab, lumpur tersebut dinyatakan sebagai bencana alam dan menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Seandainya tidak ada fitnah-fitnah seperti itu, pasti popularitas Golkar sudah mencapai 60 persen."

Meski diputuskan tidak bertanggung jawab atas fenomena itu, Ical menjelaskan keluarga besar Bakrie mengganti kerugian yang dialami korban lumpur Sidoarjo, yang hingga kini telah mencapai Rp9 triliun. Padahal Mahkamah Agung tak memerintahkan demikian. Uang tersebut digunakan untuk membeli tanah-tanah milik warga yang berada di dalam peta terdampak, yang nilainya mencapai dua puluh kali lipat dari nilai jual objek pajak (NJOP).

"Jadi, semeter tanah yang harganya Rp60 ribu, dibeli Rp1,6 juta per meter. Bukan ganti-rugi, tetapi jual-beli," kata Ical. "Itu semua dari kantong sendiri, dari uang keluarga (Bakrie), karena Perusahaan (PT Lapindo Brantas) tidak punya uang sebanyak itu. Perusahaan Lapindo itu perusahaan kecil. Kalau dipaksa, perusahaan itu pasti bangkrut."

Pihak keluarga Bakrie, tutur Aburizal, berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh proses jual-beli tanah milik para korban pada tahun ini. "Jadi, totalnya nanti mungkin akan mencapai Rp10 triliun." (ren)

Laporan Arief Hidayat