Hayono: Demokrat Tak Bisa Tunggu Jalur Hukum

VIVAnews - Anggota Dewan Pembina Demokrat, Hayono Isman, mengatakan penurunan elektabilitas partainya sebagaimana hasil survei sangat mengkhawatirkan. Dia meminta seluruh kader waspada.

"Elektabilitas Partai Demokrat berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia sudah menyentuh angka 10 persen dari 21 persen Juni 2011," kata Hayono kepada VIVAnews, Minggu 17 Juni 2012. "Tinggal masalah waktu saja Demokrat akan turun di bawah 10 persen."

Menurut Hayono, seluruh kader dan fungsionaris partai harus mengantisipasi penurunan elektabilitas itu, sehingga Demokrat tidak semakin terpuruk. Semua kader, kata dia, harus kerja keras mengembalikan kepercayaan masyarakat.

"Bila hal tersebut terjadi, maka partai akan membutuhkan energi besar untuk mendongkrak kembali dan bukan mustahil gagal menjadi pemenang pemilu 2014," ujar Hayono.

Dia mengatakan, dalam kondisi saat ini, tidak ada pilihan lain untuk Demokrat. DPP Demokrat, memerlukan terobosan politik. "Sudah saatnya DPP ambil langkah politik, tidak mungkin lagi menunggu langkah hukum untuk menyelamatkan partai," kata dia.

Hayono menambahkan, DPP Demokrat tidak boleh ragu mengambil langkah drastis untuk menahan laju penurunan elektabilitas Demokrat. "Ini saat yang paling tepat pimpinan DPP menunjukan kebesaran jiwa untuk tidak mengedepankan kepentingan pribadi demi martabat partai," katanya.

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan Partai Demokrat anjlok ke posisi tiga jika pemilu digelar saat ini. Padahal pada pemilu 2009, Demokrat menempati posisi utama.

Demokrat hanya memperoleh 11,3 persen di bawah Golkar yang meraih 20,9 persen dan PDI Perjuangan yang mengantongi 14,0 persen suara responden. Bahkan, suara Demokrat terancam anjlok hingga di bawah 10 persen.

Korupsi Elit

LSI mengungkapkan, penurunan elektabilitas itu disebabkan oleh kisruh internal dan terlibatnya sejumlah elit Demokrat dalam kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games dan proyek Hambalang.

Dua elit Demokrat tengah terjerat kasus korupsi. Mantan Bendahara Umum, Muhammad Nazaruddin telah diganjar penjara dalam kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games. Angelina Sondakh, mantan anggota Fraksi Demokrat, juga sudah mendekam di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus yang sama.

Sementara, Sang Ketua Umum, Anas Urbaningrum, disebut-sebut tersangkut kasus korupsi Hambalang, meski dia berkali-kali membantahnya. Dia bahkan bersedia digantung di Monas jika terbukti terlibat korupsi itu. (ren)