Pendiri Demokrat Dukung Tuntutan Anas Mundur

VIVAnews - Ketua Umum Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD-PD), Ventje Rumangkang, mendukung upaya DPD untuk meminta Anas Urbaningrum dari posisi ketua umum Partai Demokrat. Hal ini, kata Ventje penting untuk mendukung program partai bersih-bersih dari koruptor.

"Saya kira sah-sah saja (DPD minta Anas mundur), itu bagian demokrasi. Kalau ada pendapat pendapat demikian dari daerah ya kami tampung. Kalau ada suara seperti itu ya harus kita support, karena kita ingin partai ini selamat," kata Ventje di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis 14 Juni 2012.

Dia juga menegaskan, jika forum komunikasi ini dibentuk untuk melakukan bersih-bersih di tubuh partai. Bagi kader yang merasa tersangkut dan sering disebut terlibat kasus korupsi, kata Ventje, agar segera mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) partai. Soal ini, lanjutnya, Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah memberikan peringatan.

"Tolong kembalikan KTA-nya jangan menjadi beban dari partai ini. Ini kan partai anti korupsi," katanya.

"Soal nantinya proses hukum bersalah atau tidak, ini ada di area politik yang harus segera menyelesaikan masalah internal. Jadi forum ini mendukung sepenuhnya (pernyataan SBY semalam). Dalam rangka upaya beliau menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Demokrat," tuturnya.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sering disebut-sebut terlibat dalam korupsi Hambalang maupun Wisma Atlet. Namun berkali-kali, Anas selalu membantah keterlibatan dalam proyek Hambalang. Bahkan, dengan tegas Anas siap digantung di Monas jika melakukan korupsi.

Lalu, apakah dugaan keterlibatan itu Anas diminta mundur?

"Kita tidak bisa menyebut nama tetapi kita bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Pak SBY, beliau kan juga tidak menyebut nama, yang jadi masalahkan nggak cuma satu, ada beberapa orang yang bermasalah ya," kata Ventje.

Dalam acara silaturahmi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat, Rabu 13 Juni 2012 tadi malam, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mendesak kader Partai Demokrat yang tidak sanggup menjalankan politik yang bersih, cerdas, dan santun untuk keluar dari partai.

Ia menegaskan bahwa partainya tidak akan melindungi kadernya jika terbukti terlibat korupsi. "Jika sudah sampai proses pengadilan akan membebaskan dari jabatan di parlemen. Dan, jika terbukti bersalah secara hukum, akan dilakukan PAW untuk anggota DPR dan DPRD," ujar SBY

SBY meminta kader Partai Demokrat menaati fakta integritas yang akan dibuat untuk mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan.

"Buat fakta integritas untuk DPP, DPD, walikota, gubernur, menteri, temasuk saya, bersama kader untuk menaati dan mencegah penyimpangan, termasuk sanksi agar di 2014 partai kita bisa berhasil kembali," tuturnya.