Kasus Upah Pungut di DKI

"Bentuk Perampasan Uang Rakyat"

VIVAnews - Upah pungut pajak daerah serta pajak bumi dan bangunan (PBB) di DKI Jakarta menuai kontroversi. Upah pungut itu terindikasi diselewengkan sejumlah pejabat yang tak berwenang.

Upah pungut itu diduga masuk ke kantong pribadi Gubernur dan sejumlah anggota dewan. "Itu bentuk perampasan sumber daya publik," kata Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan kepada  VIVAnews, Senin 16 Februari 2009.

Tindakan Gubernur dan anggota dewan menunjukkan ketidakpedulian terhadap rakyat. Mereka mengabdi untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Sebab, pajak rakyat seharusnya masuk ke kas negara secara totalitas. 

Fakta pun mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindak para pejabat yang tak berhak menerima upah pungut pajak. KPK seharusnya tak hanya mengusulkan amandemen tapi juga melakukan penindakan. "Sebagai upaya perbaikan sistem penyelamatan duit rakyat dan penegakan hukum."

Berdasar penyelidikan KPK sejak 25 November 2008, penerimaan upah pungut Gubernur DKI Jakarta mencapai Rp 6 miliar setahun. Sedangkan penerimaan anggota dewan bervariasi Rp5-10 juta per bulan.

Pengusutan kasus upah pungut ini tidak hanya dilakukan di DKI Jakarta. Tapi juga dilakukan di sejumlah daerah. Kejaksaan sudah menetapkan Gubernur Bengkulu Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono dan Bupati Subang Eep Hidayat sebagai tersangka.

SPKLU Sudah Banyak, Naik Wuling BinguoEV Bisa dari Jakarta ke Mandalika

Tabel Realisasi Pendapatan Pajak dan Upah Pungut (sumber: Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran atau FITRA)

Ini Momen Eko dan Akri Jenguk Parto Patrio di Rumah Sakit

Tahun

Realisasi Pendapatan dari Pajak (miliar)

Realisasi Pendapatan dari PBB (miliar)

Upah Pungut 3,75%

Pajak Daerah (miliar)

Upah Pungut 3,75%

PBB (miliar)

Total Upah Pungut Pajak Daerah & PBB (miliar)

Alokasi Biaya Aparat Pelaksana (miliar)

Sisa (miliar)

2006

6.482

1.271

243

47,6

290,7

163,8

126,9

2007

7.202

1.492

270

55,9

326

184,9

141,1

2008

8.484

1.950

318,1

73,1

391,2

211,3

179,9

Ada selisih dari total upah pungut dengan alokasi upah pungut sesuai Peraturan Gubernur dan Mendagri. Selama tiga tahun anggaran, selisihnya mencapai Rp 448 miliar. Sisa dana itu tak jelas peruntukkannya. Diduga masuk ke kantong-kantong tak bertanggung jawab.

Gadis ABG Tewas Dicekoki Narkoba di Hotel Jaksel, Polisi Temukan Senpi dan Alat Bantu Seks
Dok. Istimewa

Megawati Panaskan Mesin Politik PDIP, Pimpin Konsolidasi untuk Pilkada 2024

PDIP menggelar rapat konsolidasi pemenangan untuk menghadapi Pilkada 2024. Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Sekolah Partai.

img_title
VIVA.co.id
26 April 2024