- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali, menyayangkan langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi. Ini berakibat terancamnya posisi PKS dari koalisi pemerintahan, yang populer disebut Sekretariat Gabungan (Setgab).
"Pada prinsipnya, koalisi adalah urusan antara partai dengan Presiden. Nah, jadi mengenai nasib PKS seperti apa itu ada ditangan Presiden, bukan dari partai koalisinya," kata dia kepada wartawan saat ditemui usai menghadiri Mukerwil PPP di Bandung, Selasa 10 April 2012.
Suryadharma, yang juga menjabat Menteri Agama, menjelaskan dirinya bisa saja berpendapat lain dengan pemerintah, namun ia terikat kontrak politik dengan Presiden.
"Dalam hati saya pun punya sikap sama dengan PKS, tetapi kita sifatnya tidak mengikat, karena memang urusan tentang koalisi adalah urusan partai dengan Presiden," ujarnya.
Suryadharma menambahkan, posisi PKS sendiri, baik menteri atau pun posisi di DPR akan ditentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kita tunggu saja hak preogatif dari Presiden terkait nasib PKS," ungkapnya.
Suryadharma mengingatkan, bila membaca secara perlahan surat kontrak, yang sudah ditandatangani oleh para ketua partai anggota koalisi, partai yang bersangkutan harus mundur jika berbeda sikap dengan kebijakan pemerintah. (ren)
Petugas Keamanan KAI Bandara Medan Temukan Uang Puluhan Juta Milik Penumpang
Pemilik uang mengucapkan terima kasih atas kejujuran petugas security KAI Bandara Medan.
